13 May 2009

Alokasi Dana RSBI Tidak Sesuai Komitmen

Kebumen - Lanthing.

Alokasi dana RSBI yang cair ternyata tidak sesuai komitment. Demikian disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Kebumen, Aminah, S.Pd. MM., kepada kontributor Lanthing. melalui telpon. Seperti diketahui SMP Negeri 1 Kebumen dan SMP Negeri 3 Kebumen merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).
"Dana dari pemerintah pusat yang dijanjikan Rp. 400 juta ternyata hanya turun Rp. 300 juta, dana dari propinsi yang dijanjikan
Rp. 240 juta baru turun sekali itupun di akhir tahun, sementara dana dari pemkab kebumen yang semestinya 20% atau Rp. 160 juta hanya turun sekitar Rp. 100 jutaan" jelas Aminah.

Lebih jauh Aminah menjelaskan ihwal penarikan iuran dana operasional sekolah (IDOS/SPP) Rp. 34 ribu/bulan/murid untuk murid kelas reguler (non RSBI) karena memang faktanya pendanaan di SMP Negeri 1 Kebumen masih kurang.
"Pendanaannya terlalu berat kalau tidak ditopang dan ditambah oleh IDOS" ujar Aminah.
Pihaknya meyakini bahwa penarikan IDOS di sekolahnya sudah sesuai dengan surat edaran Mendiknas 186/MPN/KU/2008 dan surat Bupati Kebumen.
"RSBI itu lembaga bukan kelas, kamipun tidak membeda-bedakan antara siswa kelas reguler dan kelas RSBI" terang Aminah.

Dana RSBI di SMPN 3 Kebumen

Sementara Drs. Wahyudi, Wakil Kepala Urusan Kurikulum SMP Negeri 3 Kebumen membenarkan bahwa dana dari pemerintah pusat yang komitmen semula Rp. 400 juta hanya cair Rp. 300 juta.
"Selain dana dari pemerintah pusat kami menerima dana dari pemprop Jateng sebesar Rp. 570 juta termasuk Rp. 150 juta berupa dana cash dan sisanya berupa sarana prasarana, sedangkan dana dari pemkab Kebumen sebesar Rp. 95 juta" ujar Wahyudi.
"Tapi yang cair baru dari pemerintah pusat, sementara dari propinsi dan kabupaten hingga saat ini belum cair" tambah Wahyudi.
Selain dana-dana tersebut, sebanyak 48 siswa SMP Negeri 3 Kebumen yang duduk di kelas RSBI masih dikenakan SPP sebesar Rp 134 ribu/bulan/siswa, sedangkan sebanyak 821 siswa yang duduk di kelas reguler (non RSBI) dikenakan SPP sebesar Rp. 24 ribu/bulan/siswa.

Terpisah, ketua Majlis SAKOBERE, Agus Purwanto mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengerti mengapa sudah digelontor dana begitu besar tapi sekolah-sekolah itu masih saja kurang, sehingga tetap memungut IDOS/SPP.
"Bukankah selain dana-dana dari pusat, propinsi, dan kabupaten SMP RSBI/SBI itu juga menerima dana BOS?" tanya Agus.
Selanjutnya Agus menyarankan agar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 3 Kebumen membuka APBS sehingga masyarakat bisa memahami peruntukan dana-dana tersebut.

0 Comments:

 
©  free template by Blogspot tutorial