20 June 2008

MOS (Masa Orientasi Siswa) TANPA KEKERASAN


Kebumen - Lanthing.

Ciptakan MOS (Masa Orientasi Siswa) Tanpa Kekerasan. Demikian jargon Majlis SAKOBERE menyikapi datangnya tahun pelajaran 2008/2009. Jargon ini diterakan pada T-Shirt yang dibagikan pada para peserta Semiloka bertajuk : Kebijakan Perlindungan Anak di Sekolah. Semiloka yang digelar pada 18 s.d. 19 Juni 2008 di MTs Negeri 1 Kebumen, Jl. Tentara Pelajar No. 29 Kebumen, menghadirkan Dra. Nurrohmah, D.I.H, Psikolog yang membawakan paparan Pendidikan yang Humanis. Juga Drs. H. Dawamudin Masdar, kepala MTs Negeri 1 Kebumen dengan paparan ihwal anak dan perlindungannya menurut Islam, dan dari Plan PU Kebumen Sri Djoko Yunanto yang memaparkan tentang Hak Anak, Pendidikan Inklusi, dan SIP (School Improvement Program).

Hari kedua peserta yang terdiri dari berbagai komponen, termasuk perwakilan anak dari berbagai sekolah, mencoba membuat pemetaan tentang situasi perlindungan anak di sekolah. Sesi ini disambut antusias oleh peserta. Terjadi diskusi hangat dan alot ketika masing-masing kelompok menyampaikan paparan, khususnya ketika pemaparan menyangkut masih adanya indikasi tindak kekerasan di sekolah. “Sekolah kami ini semi militer sehingga hukuman fisik adalah hal biasa dan kami anggap wajar saja” ungkap seorang siswa dari SMKN 1 Puring (jurusan Ilmu Pelayaran). Namun pernyataan siswa ini dibantah sendiri oleh guru Bimbingan Konseling dari sekolah yang sama “Saya perlu meluruskan, bahwa istilah semi militer di sekolah kami itu tidak ada, itu hanya istilah dari anak-anak saja”. Namun guru BK ini mengakui bahwa praktik-praktik ‘kekerasan’ model militer ini masih ada, seraya meminta bantuan dari Dewan Pendidikan (merupakan salah satu undangan) agar kekerasan yang sudah sistemik di SMKN 1 Puring bisa dihentikan.

Pada sesi akhir peserta membuat rekomendasi yang ditujukan kepada para pemangku kewajiban dan pemangku kepentingan. (d_224)

Lanjut membaca “MOS (Masa Orientasi Siswa) TANPA KEKERASAN”  »»

ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) MASIH TERABAIKAN


Karanganyar - Lanthing.


Anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) masih terabaikan, termasuk dalam hal pendidikan. Sinyalemen ini terungkap dalam Sosialisasi Pendidikan Inklusi, Membangun Karakteristik Sekolah Inklusif dan Pembelajaran yang Akrab, di Hotel Candisari Karanganyar (17/06/08). “Bahkan, keluarga yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus cenderung menyembunyikannya di rumah karena dianggap aib keluarga, padahal ABK juga berhak memperoleh layanan pendidikan” ujar ketua KOMPUS (Komunitas Pendidikan Untuk Semua), Dwiantoro. Menurut Dwiantoro, yang juga kepala SD Negeri 2 Logandu Karanggayam, semestinya semua sekolah menjadi sekolah inklusi sejalan dengan SK Mendikbud No. 002/U/1986 Tentang Pendidikan Terpadu Bagi Anak Cacat. Dalam Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa Pendidikan terpadu adalah model penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak cacat yang diselenggarakan bersama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Selanjutnya Dwiantoro menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi lima SD pilot sekolah inklusi, muncul kendala yaitu : Lokasi SD yang jauh dari SLB, belum semua guru kelas memahami sekolah inklusi, belum adanya Pembina teknis tingkat kabupaten, dan sikap orang tua yang kurang komunikatif.

Sosialisasi yang difasilitasi Plan PU Kebumen, menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah, Drs. Mulyono, M.Pd., dan Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen, Agus Purwanto.
Dalam paparannya Drs. Mulyono, M.Pd. menjelaskan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus atau child with special needs, adalah anak yang secara fisik/sensorik, intelektual, social, emosional, dan atau kemampuan komunikasinya menyimpang dari criteria normal secara signifikan sehingga karena penyimpangan tersebut membutuhkan layanan pendidikan khusus (special education).

Sementara itu Agus Purwanto sependapat bahwa semua sekolah semestinya menjadi inklusi, bukan sebaliknya ekslusif. Untuk itulah dirinya mengusulkan agar ada sosialisasi yang massif di masyarakat tentang hak-hak ABK khususnya dalam layanan pendidikan. Setelah sebagian besar masyarakat memahami, maka program-program berkait hak ABK, termasuk layanan pendidikan untuk ABK, dimasukkan dalam musrenbang sehingga memperoleh anggaran yang memadai dalam APBD. (d_224)

Lanjut membaca “ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) MASIH TERABAIKAN”  »»

15 June 2008

Komite Sekolah di Selogiri Tidak Memiliki AD dan ART

Suasana diskusi di pelatihan komite sekolah
SD Selogiri di Benteng Van der Wijck

Gombong - Lanthing
Dari empat Sekolah Dasar di desa Selogiri Kecamatan Karanggayam Kebumen, tidak ada satupun yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART). Kenyataan ini terungkap pada saat Pelatihan Komite Sekolah di Benteng Van der Wijck Gombong, Sabtu dan Minggu (14 s.d. 15 Juni 2008). Pelatihan Komite Sekolah dilaksanakan oleh Plan PU Kebumen dengan menghadirkan Wakil Ketua DPK Kebumen Drs. Agus Purwanto selaku fasilitator pelatihan. Seorang staf Plan PU Kebumen, David mengatakan "Komite Sekolah di Karanggayam, khususnya di Selogiri memang baru sebatas formalitas".

Bahkan salah seorang peserta pelatihan bernama Sakirun, tidak tahu bahwa dirinya termasuk anggota komite sekolah, "Tahunya ya setelah saya diberi surat untuk berangkat mengikuti pelatihan ini sehingga ya saya tidak tahu saya harus apa dan bagaimana" ungkap Sakirun lugu.

Pelatihan ini selain menghadirkan anggota komite sekolah, sebenarnya juga mengundang kepala sekolah dan guru, namun tidak dapat hadir karena tengah sibuk mengisi raport.

Sementara wakil ketua DPK, Drs. Agus Purwanto, yang mendampingi pelatihan selama dua hari tidak menampik kenyataan tentang rendahnya kinerja komite sekolah "Demikianlah faktanya. Itu menjadi tantangan kita semua untuk berupaya agar kinerja komite sekolah dapat semakin meningkat. Untuk itulah kami memberi apresiasi yang tinggi kepada Plan Kebumen, karena sebenarnya itu (pemberdayaan komite sekolah - Red) merupakan kewajiban negara" ujar Agus.

Lanjut membaca “Komite Sekolah di Selogiri Tidak Memiliki AD dan ART”  »»

13 June 2008

Workshop Partisipasi Anak dalam Proses Pengambilan Keputusan

Gombong - Lanthing

Dalam proses pengambilan keputusan khususnya yang menyangkut anak, apakah di keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan atau di pemerintahan, sadar maupun tak sadar kita sering mengabaikan subjek keputusan, yaitu : anak.
Anak dalam berbagai hal, terkadang masih diposisikan sebagai objek semata. Padahal amanah UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak jelas tertera pasal-pasal yang menyangkut hak-hak dasar anak, termasuk hak anak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Guna meningkatkan pemahaman kita tentang apa dan bagaimana partisipasi anak, majlis SAKOBERE bekerjasama dengan Plan PU Kebumen dan CIDA (Canadian International Development Agency) akan mengadakan workshop bertajuk : Partisipasi Anak Dalam Pengambilan Keputusan. Workshop akan diselenggarakan
Senin s.d. Selasa, 23 s.d. 24 Juni 2008 di SMP Negeri 3 Karanganyar Jl. Kesatuan No. 1 Karanganyar.
Output workshop, diharapkan adanya kesepahaman dalam mempartisipasikan anak, dan adanya rumusan dalam mempartisipasikan anak.
Diharapkan dapat hadir para pemangku kepentingan berkait anak : BAPPEDA, LSM, Dinas P dan K, Dewan Pendidikan, Lembaga Pendidikan, dan tidak lupa yang terpenting : ANAK yang diwakili oleh Komunitas Peduli Anak Kebumen (KOMPAK).

Lanjut membaca “Workshop Partisipasi Anak dalam Proses Pengambilan Keputusan”  »»

02 June 2008

Paparan Balon Gubernur : Sukawi Ditanya Kasus Tersangka

Semarang - Lanthing

Sabtu malam minggu, 31 Mei 2008 Pkl. 19.30 s.d. 20.30 bertempat di aula RRI Semarang, berlangsung 'paparan' para calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah. Acara yang dikemas dalam Forum WW (Forum Wimar Witular), sesuai namanya dipandu langsung oleh Wimar Witular. Tampak hadir komplit pasangan no urut 1 Bambang Sadono - Mohamad Adnan dan pasangan urut 4, Bibit Waluyo - Rustriningsih, sementara tiga pasangan lain hadir tanpa pasangan masing-masing, yaitu : Sukawi Sutarip (pasangannya Sudarto tidak hadir), Kholiq Arif (pasangannya Agus Suyitno tidak hadir), dan Rozaq Rais (pasangannya Tamzil tidak hadir).

Dalam forum interaktif yang disiarkan langsung oleh TVRI Semarang, serta RRI Semarang dan di-relay oleh seluruh RSPD se Jateng ini para calon gubernur Jateng umumnya memberikan paparan mengapa mereka mencalonkan diri dan apa yang hendak dilakukan kalau jadi gubernur esok. Berdasarkan pengamatan kontributor Lanthing, paparan-paparan mereka relatif standar.
Hal menarik muncul ketika Wimar Witular dan audiens bertanya tentang hal-hal spesifik. Ketika ditanya tentang bantuan langsung tunai (BLT) dan kenaikan BBM, Bambang sadono yang kurang setuju terhadap kenaikan harga BBM dan mekanisme penyaluran BLT sempat diingatkan Wimar bahwa yang ngotot menaikkan BBM dan BLT adalah Wapres Yusuf Kalla yang notabenenya adalah Ketua Umum Partai Golkar (Ketuanya Bambang sadono - Red).
Sementara Wimar sempat mengingatkan Bibit Waluyo tentang pencalonannya di DKI dan menanyakan mengapa kini mencalonkan diri di Jateng.
Hal menarik juga muncul ketika audiens menanyakan ihwal status tersangka Sukawi Sutarip. "Saya kira kita harus berpegang pada azas hukum praduga tak tersalah" kilah Sukawi. Hal ini diamini oleh Rustriningsih, yang mengatakan untuk tetap berpegang pada hukum yang berlaku. Pendapat berbeda dilontarkan oleh Rozaq Rais. Menurut adik kandung Amin Rais ini masalah korupsi atau tidak korupsi yang paling tahu adalah diri sendiri, "Tapi Pak Sukawi kan sudah jadi tersangka, jadi sudah ada bau-baunya korupsi" ujar Rozaq Rais.

Selepas acara, Rustriningsih sempat mengunjungi beberapa mahasiswa yang mogok makan menolak kenaikan harga BBM di depan kampus UNDIP.




Lanjut membaca “Paparan Balon Gubernur : Sukawi Ditanya Kasus Tersangka”  »»
 
©  free template by Blogspot tutorial