31 October 2009

Beberapa Sekolah Menolak Ulangan Umum Bersama

Kebumen - Sakobere.

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP (MKKS SMP) dalam rapatnya tanggal 9 Oktober 2009 berencana menggelar Ulangan Umum atau ulangan semester secara bersama (UUB) pada tengah semester mendatang. Materi UUB meliputi mata pelajaran yang di UN kan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). MKKS memungut Rp. 7.000/murid untuk kegiatan UUB yang hanya dikhususkan untuk kelas 9 ini.
Pelaksanaan Ulangan Umum Bersama (UUB) yang diselenggarakan oleh MKKS (atau dulu K3S, Kelompok Kerja Kepala Sekolah) selama ini mendapat sorotan berbagai pihak karena dianggap bertentangan dengan Kalender Pendidikan (Kaldik). Dalam Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2009/2010 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dalam Bab VII Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa Pada akhir semester 1 tidak dilaksanakan ulangan umum. Dalam pasal 13 ayat (1) dinyatakan pula bahwa Ulangan harian dan ulangan umum merupakan tugas dan tanggungjawab guru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Namun keputusan MKKS bakal menggelar UUB ini mendapat tentangan sebagian anggotanya. Beberapa kepala sekolah menyatakan tidak akan mengikuti program UUB. Informasi yang diperoleh kontributor SAKOBERE, sekolah-sekolah yang menolak program UUB diantaranya SMPN 1 Karanganyar, SMPN 1 Sempor, SMPN 1 Buayan, SMP PGRI Buayan, SMPN 1 Adimulyo, SMPN 1 Karanggayam, SMP Taman Dewasa Karanganyar.
Sekretaris YPLP PGRI, Eddi Sayogyo, mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan pelaksanaan UUB ini karena bertentangan dengan kalender pendidikan.
"Program UUB selama ini tidak efektif, bahkan beberapa tahun lalu UUB yang diselenggarakan oleh MKKS dan sebuah lembaga bimbingan belejar bocor, dan hingga hari ini tidak ada yang mau bertanggungjawab" tegas Eddi.

Kontroversi pelaksanaan UUB di Kebumen terjadi sejak lebih lima tahun lalu, bahkan sempat menyeret seorang mantan Ketua K3S, di kursi pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara.

Lanjut membaca “Beberapa Sekolah Menolak Ulangan Umum Bersama”  »»

29 October 2009

M Dahsyat : Olahraga Indikator Kemajuan Bangsa


Karanganyar - Sakobere.

"Olahraga merupakan salah satu indikator kemajuan bangsa" demikian disampaikan Pengurus PSSI Kebumen, Mohammad Dahsyad. Penegasan ini disampaikan Dahsyad dalam Saresehan Olahraga yang berlangsung di Hotel Candisari Karanganyar Kebumen. Saresehan digelar oleh Bidang PORA Dinas Dikpora Kebumen. Output saresehan diharapkan terbentuknya BAPOPSI Kabupaten Kebumen.
Tampak hadir undangan para kepala sekolah SMP dan SMA, dan beberapa pemangku kepentungan bidang olahraga.

Pembicara lain, Agus Purwanto, mengharap agar BAPOPSI bisa menjadi cawan pencair para pemangku kewajiban dan pemangku kepentingan bidang olahraga sehingga semua komponen masyarakat dapat mendukung prestasi olahraga di Kebumen yang selama ini terpuruk.
Seperti diketahui dalam POPDA Propinsi Kebumen selalu menjadi juru kunci - peringkat 34 dari 35 kabupaten kota.
"Alhamdulillah tahun pada POPDA tahun ini untuk SLTA Kebumen masuk peringkat ke 16" ujar Kasi PORA Dinas Dikpora Kebumen, Gim Warjito.
Lampiran :



Lanjut membaca “M Dahsyat : Olahraga Indikator Kemajuan Bangsa”  »»

28 October 2009

Kabid Dikdas : Sebaiknya Murid Masuk Pagi

Kebumen - Sakobere.

"Sebaiknya murid tetap masuk pagi" demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen, Suwarjo. Penegasan ini disampaikan menanggapi permasalahan di SD Negeri 3 Sempor yang memecah kelas 3 dan 4 sehingga sebagian murid terpaksa masuk siang.
Sebagaimana diberitakan blog ini kemarin, akibat murid masuk siang berdampak sebagian murid-murid kelas 3 dan 4 SD Negeri 3 Sempor tidak dapat mengikuti pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

Suwarjo menjelaskan bahwa aturan beban kerja minimal 24 jam berlaku sama baik untuk guru PNS maupun guru tidak tetap (GTT).
"Kalau wiyata bakti (GTT-Red) kurang dari 24 jam maka tidak dapat mendapatkan haknya sebagai fungsional maupun insentif. Kalau insentif dari Pemkab Kebumen adalah GTT yang masuk data base paling lambat tanggal 11 bulan 11 tahun 2004" tambah Suwarjo.


Lanjut membaca “Kabid Dikdas : Sebaiknya Murid Masuk Pagi”  »»

Murid Menginginkan MOS yang Menyenangkan


Gombong - Sakobere.

Murid-murid menginginkan masa orientasi siswa (MOS) yang menyenangkan dan tanpa kekerasan. Keinginan murid ini mengemuka dalam Serial Diskusi Tentang MOS yang berlangsung kamis lalu (22/10/2009) di Benteng Van der Wijck Gombong.
Diskusi ini merupakan tahap pertama dari enam kali diskusi tentang MOS yang direncanakan. Diskusi pertama yang diikuti sekitar 17 murid dari perwakilan beberapa SMP, SMA dan SMK ini difasilitasi oleh Majlis SAKOBERE dan Plan PU Kebumen.

Drs. Adman dari Majlis SAKOBERE mengatakan bahwa diskusi pertama ini berhasil membuat peta masalah dan harapan murid tentang MOS.
Lebih jauh Adman menjelaskan bahwa diskusi akan dilanjutkan dengan seri berikutnya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pemangku kewajiban lainnya, dengan output akhir berupa bahan pertimbangan terkait MOS untuk Dinas Dikpora dan Kandepag Kebumen.

Lanjut membaca “Murid Menginginkan MOS yang Menyenangkan”  »»

27 October 2009

Anak Masuk Sore, Tidak Bisa Ikut TPQ

Sempor - Sakobere.

Rencana SD Negeri 3 Sempor untuk memecah kelas 3 dan 4, hingga sebagian murid masuk siang mendapat tanggapan sebagian masyarakat. Bila rencana jadi dilaksanakan akan berakibat sebagian murid-murid kelas 3 dan 4 SD Negeri 3 Sempor tidak dapat 'ngaji' di TPQ. Hal ini karena jam ngaji TPQ umumnya sore hari. Kepala SD Negeri 3 Sempor, Isnaeni, yang dihubungi via telpon menyatakan pemecahan kelas 3 dan 4 akibat jumlah murid yang banyak, yaitu klas 3 berjumlah 38 anak dan klas 4 sebanyak 42 anak. Alasan lainnya adalah untuk memenuhi 'kewajiban mengajar' guru tidak tetap (GTT) sebesar 24 jam per minggu.
"Untuk murid kelas 3 sebagian akan masuk jam 12.00 siang dan kelas 4 sebagian masuk jam 12.30 siang" ujar Isnaeni.
"Saya sendiri selaku yang dituakan disitu bingung dengan adanya aturan 24 jam dan maksimal 28 anak dalam rangka persiapan akreditasi. Sebelumnya saya sudah konsul dengan UPT dan komite" aku Isnaeni.

Sementara Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Dikpora Kecamatan Sempor, Sardin, mengatakan bahwa tidak ada kewajiban mengajar 24 jam untuk GTT.
"Tidak ada kewajiban mengajar 24 jam untuk GTT, yang ada kewajiban mengajar 24 jam untuk guru PNS untuk kepentingan sertifikasi" ungkap Sardin.
Menanggapi hal ini ketua Majlis SAKOBERE, mengingatkan agar pengambilan keputusan di sekolah harus menempatkan murid sebagai subjek.
"Setiap pengambilan keputusan, termasuk membagi kelas pagi dan siang, sebaiknya mengacu prinsip yang terbaik untuk anak, the best interest for the child, bukan terbaik untuk guru dan yang lain" tegas Agus.

Lanjut membaca “Anak Masuk Sore, Tidak Bisa Ikut TPQ”  »»

26 October 2009

Dikpora Akan gelar Saresehan Olahraga

Kebumen - Sakobere.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kebumen akan menggelar saresehan olahraga pada kamis 29 Oktober 2009. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora Kebumen, Sigit Sarwono, S.Sos. (26/10/09) di kantor Dinas Dikpora.
Sigit menjelaskan bahwa output saresehan adalah adanya kesepahaman stakeholder olahraga di Kebumen tentang pengelolaan olahraga di Kebumen, dan terbentuknya Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) di Kabupaten Kebumen.

Lebih jauh Sigit menjelaskan ihwal tulisan 'Njur Piye' di harian Suara Merdeka beberapa waktu lalu yang mempermasalahkan dirinya yang menjadi Kabid Pemuda dan Olahraga, merupakan belum pahamnya masyarakat tentang situasi keolahragaan di Kebumen.

Lanjut membaca “Dikpora Akan gelar Saresehan Olahraga”  »»

20 October 2009

Ngadino : Tidak Ada Pleno Sebelum Ada LPJ APBS

Gombong - Sakobere.


"Tidak ada rapat pleno sebelum sekolah membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBS tahun lalu" ujar Ir. H. Ngadino. Penegasan ini disampaikan Ngadino, Bendahara (non guru) Komite SMAN 1 Gombong, tadi pagi (20/10/09) ketika ditanyakan hasil rapat Komite Sekolah senin sore lalu (19/10/09). Menurut Ngadino hingga rapat senin sore, belum muncul saldo tahun lalu dalam RAPBS yang diajukan sekolah kepada komite sekolah.
Seperti diberitakan blog ini tuntutan adanya LPJ APBS tahun lalu, menguat dalam rapat guru membahas RAPBS SMAN 1 Gombong. Hingga bulan keempat sejak pergantian tahun pelajaran (Juni 2009) Bendahara Komite dari unsur guru, Dra. Murti Susilowati, mengaku belum bisa membuat laporan karena banyaknya kesibukan.

Penegasan senada disampaikan sekretaris komite, Ir. Misbah Sukmadi. "Kami juga menolak program test TOEFL, karena tidak jelas arahnya" tambah Misbah.

Lanjut membaca “Ngadino : Tidak Ada Pleno Sebelum Ada LPJ APBS”  »»

15 October 2009

Guru Tuntut Laporan Pelaksanaan APBS

Gombong - Sakobere.

Tuntutan tentang laporan pelaksanaan APBS SMA Negeri 1 Gombong menguat. Tuntutan ini muncul saat rapat kedua RAPBS selasa (13/10/09). Seorang guru, Drs. Rahmat Priyono, M.M., meminta agar sekolah mengagendakan rapat khusus tentang evaluasi kinerja sekolah tahun sebelumnya termasuk laporan APBS.
Namun tuntutan ini ditolak oleh kepala SMA Negeri 1 Gombong, Drs. Kunnaji. Menurut Kunnaji laporan APBS tidak dilaporkan kepada guru namun kepada komite sekolah, mengingat guru dan kepala sekolah adalah pelaksana sehingga tidak lazim bila pelaksana melaporkan kegiatannya kepada pelaksana juga.

Namun argumen ini dibantah Rahmat, dengan menyodorkan PP 74 Tentang Guru dan Dosen Pasal 45 ayat 2 huruf d yang menyatakan bahwa guru berhak menyatakan pendapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban APBS.
Guru lain, Agus Purwanto, juga menyoroti belum dimasukkannya saldo tahun sebelumnya.
"Bagaimana kita mau menghitung beban SPP tiap anak bila kita belum mengetahui beban keuangan keseluruhan, dan saldo jelas mempengaruhi beban keuangan keseluruhan" ujar Agus. Lebih jauh Agus juga menyesalkan lambannya kinerja bendahara yang hingga lebih dari empat bulan setelah selesai tahun pelajaran 2008/2009 belum menyelesaikan laporan keuangan.
Berkait belum dimasukkannya saldo, bendahara sekolah, Dra. Murti Sulistyoningsih, mengakui bahwa pihaknya belum bisa memberikan laporan keuangan tahun lalu.
Menurut Murti yang telah menjadi bendahara sekolah sejak 'jaman Bambang HN', lebih sepuluh tahun lalu, banyaknya kesibukan menyebabkan dirinya belum bisa menyelesaikan laporan keuangan APBS tahun lalu.
Rapat juga menyetujui usulan tidak jadi digelarnya model ulangan umum seperti pelaksanaan UN, sehingga bisa menghemat anggaran lebih dari Rp. 100 juta. Hal ini menyebabkan SPP kembali ke angka Rp 119.000 (klas X), Rp. 99.000 (klas XI dan XII).
Terpisah, Mustika Aji, seorang aktivis Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kebumen, mengapresiasi karena SMA Gombong telah melibatkan guru dalam proses penyusunan APBS. Namun Mustika Aji mengingatkan agar dalam menyusun RAPBS selalu berpegang pada aturan yang ada diantaranya UU Sisdiknas, PP 48/2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Permendiknas 19/2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Kebumen No. 22/2008 Tentang APBS/M.


Lanjut membaca “Guru Tuntut Laporan Pelaksanaan APBS”  »»

13 October 2009

Disiplin oh ... disiplin ...


Gombong - Sakobere.

Urusan disiplin, bangsa kita (harap dicatat : KITA) memang masih jauh dari sebuah bangsa beradab. Akibat dari ketidakdisiplinan kita ini sangat luas, bahkan bisa membahayakan nyawa.
Kemarin sore, (senin, 12/10/09) sekitar jam 15.10 saat pulang dari sekolah. Ketika hendak melewati palang pintu kereta api di jalan puring, dekat stasiun Gombong, sebuah truk bernomor polisi AA 1901 D bermuatan pupuk nekad melaju saat palang pintu KA sudah diturunkan. Akibatnya truk terjebak nyaris ditengah, dan palang pintu menimpa bak truk.


Beruntung truk belum sampai di tengah rel, sehingga kecelakaan fatal tidak terjadi. Namun akibatnya, lalu lintas menjadi crowded. Pengguna jalan lainpun tidak sabar dan berebut jalan ketika akhirnya KA lewat.
Wow ... disiplin kita memang 'nurdin'


Lanjut membaca “Disiplin oh ... disiplin ...”  »»

12 October 2009

Dipertanyakan, Laporan Kegiatan MGMP Kimia

Kebumen - Sakobere.

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kimia Kabupaten Kebumen dipertanyakan. Pertanyaan berkait laporan ini muncul saat pertemuan/silaturahim MGMP Kimia sabtu (10/10/09). Namun pertanyaan peserta MGMP tidak mendapat tanggapan semestinya dari ketua MGMP Kimia. Hal tersebut disampaikan seorang peserta MGMP Kimia asal SMAN 1 Gombong.
"
Menurut ketua MGMP Kimia, laporan pertanggungjawaban termasuk laporan blockgrant bukan kepada anggota MGMP namun kepada LPMP" ujar sumber tersebut menirukan jawaban ketua MGMP Kimia.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa akibat tidak transparansnya manajemen MGMP Kimia beberapa pengurus telah menyatakan meminta reorganisasi MGMP dan mengudurkan diri dari kepengurusan. "Pertemuan sabtu kemarin beberapa teman meminta agar ada reorganisasi, dan saya dititipi surat pengunduruan diri dari Pak Rahmat dan Pak Budi selaku pengurus MGMP" tambah sumber yang tidak mau disebut jatidirinya.
Sementara anggota lain, Drs. Rahmat Priyono, M.M,, menegaskan bahwa MGMP Kimia tidak transparan dan tidak akuntabel.

Beberapa anggota MGMP mata pelajaran lain yang dihubungi kontributor SAKOBERE menyatakan bahwa laporan disampaikan terbuka kepada seluruh anggota.
"
Kami mendapat laporan kegiatan dan keuangan dari pengurus MGMP, termasuk laporan blockgrant" ujar Bu Ella, seorang peserta MGMP Sosiologi.

Sementara ketua MGMP Kimia, Drs. Margunanto, yang dihubungi melalui layanan pesan singkat belum memberikan jawaban



Lanjut membaca “Dipertanyakan, Laporan Kegiatan MGMP Kimia”  »»

06 October 2009

Guru Tolak Sebagian RAPBS

Gombong - Sakobere.

Sebagian isi RAPBS SMA N 1 Gombong Tahun 2009/2010 yang diajukan Tim Penyusun ditolak sebagian guru. Penolakan ini muncul pada rapat guru (30/09/09). Penolakan disebabkan munculnya berbagai mata anggaran yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Bupati No. 22/2008 Tentang APBS/M. Seorang guru, Suhargo, menyatakan bahwa RAPBS belum mencerminkan prinsip efisiensi sehingga berdampak pada kenaikan SPP yang berujung pada beban orang tua murid bertambah.


"Kalau tidak ada efisiensi anggaran, maka SPP dipastikan naik, apalagi penerimaan murid baru kelas XI kini dikurangi jumlahnya, akhirnya orang tua juga yang terbebani" ujar Suhargo.
RAPBS yang tidak dilengkapi dengan laporan (saldo) pelaksanaan APBS tahun sebelumnya juga mendapat sorotan guru lain, Agus Purwanto. "Harus ada laporan kinerja tahun sebelumnya, termasuk berapa saldo tahun sebelumnya" ujar Agus.
"Proses penyusunan yang sama sekali tidak melibatkan murid, merupakan kesalahan karena murid adalah subjek pendidikan di sekolah" tambah Agus.
Terpisah, pengamat dan penggiat ihwal penganggaran dari Forum Masyarakat Sipil (FORMASI), Mustika Aji, yang diminta tanggapannya tentang draft RAPBS SMAN 1 Gombong mengatakan bahwa draft RAPBS sangat tidak layak. "Dari perspektif hukum/regulasi sudah tertolak, kecuali kalau SMAN Gombong bukan bagian dari pemkab Kebumen" tambah Mustika Aji yang juga alumni SMAN 1 Gombong.

Lanjut membaca “Guru Tolak Sebagian RAPBS”  »»
 
©  free template by Blogspot tutorial