Gombong - Sakobere.
Telah lebih enam bulan para pegawai honorer menunggu honor daerah (Honda) yang belum turun. Hal ini dikeluhkan beberapa pegawai honorer daerah yang bekerja di Tata Usaha (TU) SMA Negeri 1 Gombong. Seorang pegawai honda di SMA Negeri 1 Gombong, Endang, mengatakan dia dan 9 orang temannya telah menunggu honor daerah lebih dari enam bulan. Menjelang tahun pelajaran baru 2009/2010 honor sebesar sekitar Rp. 230 ribu/bulan ini sangat dinantikan para pegawai honorer, mengingat untuk biaya anak sekolah.
Endang menambahkan, selain honor daerah yang belum turun, rapelan para PNS selama lebih dari 8 bulan juga belum turun, demikian pula dengan rapelan kenaikan pangkat para PNS.
Tercatat Pemkab Kebumen juga belum mencairkan gaji ke-13 untuk PNS, sementara pemkab Temanggung telah mencairkannya pada 16 Juni 2009 lalu.
Endang menambahkan, selain honor daerah yang belum turun, rapelan para PNS selama lebih dari 8 bulan juga belum turun, demikian pula dengan rapelan kenaikan pangkat para PNS.
Tercatat Pemkab Kebumen juga belum mencairkan gaji ke-13 untuk PNS, sementara pemkab Temanggung telah mencairkannya pada 16 Juni 2009 lalu.
1 Comment:
AWAS!!! NUANSA POLITIK GAJI KE-13
Pemerintah menyediakan anggaran Rp.143,8 triliun untuk gaji pegawai tahun 2009. Pencairannya akan dilaksanakan pekan ini. Seluruh Pegawai Negari Sipil, TNI, Polri, pensiunan, tenaga honorer dan 14 pejabat lain termasuk Presiden, wakil presiden beserta menteri-menteri kan menikmati gaji tersebut.
Namun, ada nuansa berbeda dengan pencairan gaji ke-13 kali ini, yaitu saat mendekati pemilihan presiden dan wakil presiden. Benarkah ini bermuatan politis???
Bagai udang dibalik batu, begitulah motif pemberian gaji ke-13. Sebagai bentuk upaya mensejahterahkan abdi negara, meringankan beban kebutuhan, selain itu, motif politik begitu kental mewarnai pencairan gaji tersebut. Surat edaran Dirjen Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa pembayaran gaji ke-13 dilakukan pada bulan juni dan paling lambat juli 2009, mendekati masa pilpres. Pernyataan itulah yang mengundang reaksi bahwa ada makna politis di balik pencairan gaji ke-13 tahun ini.
Tidak bisa dielakkan lagi, pencairan gaji ke-13 akan mempengaruhi opini publik. Bisa jadi sebagian masyarakat menelan mentah-mentah kebijakan itu, sehingga akan mempengaruhi keputusan politiknya saat pilpres 9 juli nanti. 3,7 juta Pegawai Negeri Sipil se-Indonesia, belum lagi ditambah jumlah keluarga, anak-istri-suami dan lainnya kalau dirasionalkan dalam satu suara, akan menghasilkan keputusan yang signifikan.
Dengan demikian, prosesi pilpres yang bersih dan transparan hanya tinggal impian. Kebijakan politik ini jelas hanya menguntungkan calon incumbent.
Post a Comment