Tiang Penyangga Retak

Gombong - orasakobere.

Kualitas bangunan yang rendah ternyata bukan monopoli bangunan milik pemerintah seperti yang selama ini disinyalir banyak orang. Bangunan yang dikerjakan oleh komite sekolah rupanya ada yang berkualitas rendah. Hal ini terjadi di salah satu sekolah terkenal di kota Gombong. Tiang penyangga tangga bangunan dua lantai ini retak dan menggantung. Tiang penyangga yang sesuai namanya semestinya berfungsi untuk menyangga nyaris tidak berfungsi.

Belakangan, ketika sekolah ini akan membangun lagi ruang kelas baru (RKB) dan melakukan pekerjaan penggalian pondasi di dekat tiang penyangga tangga, diketahui bahwa tiang penyangga tidak dilengkapi pondasi yang cukup, padahal semestinya diberikan pondasi cakar ayam agar bisa berfungsi sebagai tiang penyangga dengan baik. Pembangunan gedung dua lantai yang menggunakan dana APBS tahun 2011/2012 ini dikerjakan oleh pemborong yang juga anggota komite sekolah. 
Menurut Skep Mendiknas 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, komite sekolah memiliki peran mengontrol, memberi advis, memberi dorongan, dan menjadi mediator - bukan justru menjadi pelaksana.

Lanjut membaca “Tiang Penyangga Retak”  »»

Dua Bulan Lebih Waktu Untuk Urus KK

Gombong - orasakobere.

Ternyata perlu waktu dua bulan lebih untuk sekedar mengurus Kartu Keluarga (KK). Hal ini dialami Yatun, seorang warga sebuah desa di Kabupaten Kebumen. Setelah melalui proses di RT/RW dan desa, pada 23 Juli 2012 Yatun pergi ke kantor kecamatan untuk menyelesaikan pengurusan Kartu Keluarga. Dirinya perlu segera mengurus KK karena akan digunakan sebagai salah satu persyaratan mengurus Akta Kelahiran anaknya yang lahir tanggal 2 Juli 2012 lalu. Namun dirinya harus bersabar, karena pengurusan KK baru selesai dan bisa diambil di kantor kecamatan pada tanggal 1 Oktober 2012. Hal serupa terjadi dengan saudaranya yang mengurus Kartu Tanda Penduduk pada tanggal yang sama, juga dijanjikan baru bisa diambil tanggal 1 oktober 2012.

Yatun menyesalkan lambatnya pelayanan administrasi kependudukan ini. "Padahal KTP diperlukan saudara saya untuk bekal bekerja di Jakarta" ujar Yatun. "Dan KK untuk mengurus Akta kelahiran anak saya, untungnya saya mendengar informasi bahwa untuk mengurus akta kelahiran tidak diperlukan KK yang mencantumkan anak saya yang baru lahir, mudah-mudahan pengurusan akta kelahiran anak saya tidak terkendala akibat KK ini" imbuh Yatun.

Lanjut membaca “Dua Bulan Lebih Waktu Untuk Urus KK”  »»

Ada duka di Wibeng, Membuat Resah

Gombong - orasakobere.

"Pokoknya asal mau sama mau gak masalah kok"
Akta menegakkan telinga.
"Eh, tapi harus tahu trik-trik jitunya. Jangan sampai hamil, dan kena penyakit kelamin. Gawat kan kalo kita kena gituan?".
"Eh, ini nih ...ada cara praktis yang manjur. Udah banyak yang ngebuktiin"
........

Kutipan dialog di atas tertera di halaman 93 buku berjudul Ada duka di Wibeng, karangan Jazimah Al Muhyi, terbitan Era Adi Cipta Media. Buku ini merupakan salah satu buku yang didrop ke SD-SD di kabupaten Kebumen dari proyek DAK Perpustakaan 2010. Isi sebagian buku ini menjadi pembicaraan hangat di jejaring sosial facebook. Seorang guru SD di Kebumen mengaku resah dengan sebagian isi buku ini. "Meski penggalan cerita itu merupakan bagian awal sebuah pesan yang baik, tetap saja rangkaian kalimat itu menjadi sesuatu yang membuat bulu kuduk kita merinding" tulisnya dalam status. Seorang guru lain mengungkapkan keprihatinannya : ngelus dhadha, yang nulis mestinya belajar mengenal dunia bocah dulu ...
Beruntung buku ini segera diketahui, dan seorang Pengawas SD telah mengirim pesan singkat kepada para kepala SD agar buku tersebut diamankan dan tidak dipajang di perpustakaan.

Lanjut membaca “Ada duka di Wibeng, Membuat Resah”  »»

Disinyalir Ada Penyimpangan Bantuan Rehab Ruang Kelas

Gombong - orasakobere.

Bantuan dana APBN Percepatan tahun 2012  untuk rehab ruang kelas gedung SD di kabupaten Kebumen disinyalir terjadi penyimpangan. Hal ini tercermin dari hasil kerja Tim Pengawas Independen Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dana APBN Percepatan 2012. Selengkapnya hasil Tim Indpenden dapat diunduh DISINI.

Selanjutnya Tim Independen yang diketuai oleh Haryanto dan sekretaris Drs. Kholid Anwar, merekomendasikan agar Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen meningkatkan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengeluaran dana untuk pihak ketiga yang tidak sesuai peruntukkan agar dikembalikan kepada kepala sekolah. 
Lebih jauh Tim Independen juga merekomendasikan Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen agar mengambil sikap terhadap perbuatan oknum Dewan Pendidikan yang telah nyata-nyata melakukan perbuatan yang mencemarkan institusi dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan Kabupaten. Kepada pihak Kejaksaan Negeri Kebumen Tim Pengawas meminta agar mengambil sikap preventif.

Lanjut membaca “Disinyalir Ada Penyimpangan Bantuan Rehab Ruang Kelas”  »»

Harapan Kebumen di UN 2012

Gombong - orasakobere.

Jelang pelaksanaan Ujian Nasional bulan mendatang, berbagai pemangku kepentingan di Kebumen berharap ada perbaikan prestasi. Harapan ini wajar mengingat hasil Ujian Nasional kabupaten Kebumen tahun-tahun lalu sangat memprihatinkan.

Catatan hasil UN tahun 2011 lalu membukukan :
SMP beroleh peringkat 33 (dari 35 kabupaten kota) dengan membukukan rata-rata 27,70
SMA IPA beroleh peringkat 28 dengan membukukan rata-rata 46,92
SMA IPA beroleh peringkat 23 dengan membukukan rata-rata 46,02
SMK beroleh peringkat 19 dengan membukukan rata-rata 31,51.
Sudah sewajarnya berbagai pihak, mulai dinas pendidikan, sekolah, guru, orangtua, dan masyarakat bahu membahu mengupayakan perbaikan prestasi Ujian Nasional di semua jenjang.

Lanjut membaca “Harapan Kebumen di UN 2012”  »»

SKB 5 Menteri, Lonceng Kematian Untuk GTT di Sekolah Negeri

Gombong - orasakobere.

Surat Keputusan Bersama Lima Menteri (Menteri Pendidikan Nasional, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi, Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama), NomorNOMOR 05/X/PB/2011, NOMOR SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, NOMOR 48 Tahun 2011, NOMOR 158/PMK.01/2011, dan NOMOR 11 Tahun 2011, Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, merupakan lonceng kematian bagi para Guru Tidak Tetap (GTT), khususnya yang mengabdi di sekolah-sekolah negeri. Peraturan Bersama Lima Menteri ini menegaskan (kembali) kewajiban guru PNS untuk mengajar di depan kelas minimal 24 jam per minggu.

Sebelumnya kewajiban mengajar minimal 24 jam per minggu di depan kelas bagi guru PNS telah dilaksanakan, namun dalam praktiknya banyak sekolah yang mengembangkan struktur program kurikulum maksimal. Struktur program kurikulum maksimal ini selain untuk meningkatkan mutu pembelajaran sekaligus untuk menambah jam pelajaran sehingga kewajiban mengajar minimal 24 jam dapat terpenuhi. Berdasar Surat Keputusan Bersama Lima Menteri ini, sekolah harus melakukan penghitungan beban mengajar dengan struktur kurikulum minimal. Konsewkensinya sebagian guru PNS tidak mampu memenuhi kewajiban mengajar 24 jam.
Lebih jauh dalam Petunjuk Teknis Surat Keputusan Bersama (SKB) ini mengatur, bagi guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar harus mencari sekolah lain, atau alih tempat tugas, baik sesama jenjang, antar jenjang, bahkan antar kabupaten/kota. Dampak lebih jauh, banyak Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengabdi di sekolah negeri terpaksa harus 'dilucuti' jam mengajarnya dan dialihkan kepada guru PNS.

Lanjut membaca “SKB 5 Menteri, Lonceng Kematian Untuk GTT di Sekolah Negeri”  »»

Naim : Jujur ... memang sangat berat

Gombong - orasakobere.

Di waktu atau jaman sekarang menjadi orang jujur memang sangat berat. Orang jujur di jaman sekarang adalah barang langka, bahkan dianggap orang bodoh. Demikian dikatakan Drs. Muh. Naim, Msc., di hadapan para guru SMA Negeri 1 Gombong, dalam pengantarnya dalam In House Training (IHT) senin 19 Desember 2011. Naim yang diundang dalam IHT dalam rangka implementasi pendidikan karakter, dan pengembangan keunggulan lokal di SMA Negeri 1 Gombong.

Selain para guru SMA Negeri 1 Gombong, pembukaan IHT dihadiri oleh Ketua Komite, Drs. H. Alip Suwarno, Kepala Sekola, Drs. Kunnaji, dan Pengawas Dikpora, Suwandi. Dalam sambutanya Ketua Komite berharap agar para guru sungguh-sungguh mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran.
IHT direncanakan berlangsung hingga hari selasa, 20 Desember 2011. Target IHT diharapkan para guru dapat membuat SD/KD, silabus, dan RPP bermuatan pendidikan karakter.

Lanjut membaca “Naim : Jujur ... memang sangat berat”  »»

Angka Kekerasan Terhadap Anak Masih Tinggi

Karanganyar - orasakobere.

Angka kekerasan terhadap anak di kabupaten Kebumen masih tinggi. Tahun 2011 ini tercatat 37 kasus kekerasan terhadap anak, 25 diantaranya merupakan kekerasan seksual. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kebumen, Ir. Hj. Puji Rahayu dalam Diskusi Publik Tentang Perlunya Raperda Perlindungan Anak di Hotel Candisari Karanganyar, 29 Nopember 2011.

"Belum lama kami menangani kasus perkosaan terhadap anak berusia 7 tahun oleh seorang kakek berusia 72 tahun". Ujar Puji Rahayu. Lebih jauh Puji Rahayu mengatakan bahwa sepertiga penduduk Kebumen masuk dalam usia anak, sehingga terwujudnya raperda perlindungan anak menjadi sangat penting dan strategis. Tampak hadir dalam diskusi publik ini, Ketua Komisi A, dan Ketua Komisi B DPRD Kebumen, DInas Kesehatan, Kejaksaan, Pengadilan, LSM, dan stakeholder terkait lainnya. Ketua Komisi B, Dian, berharap raperda perlindungan anak bisa segera terwujud dan bisa diimplementasikan di Kebumen. "Percuma ada raperda bila tidak bisa dilaksanakan" Ujar Dian.
Sementara Program Unit Manager Plan PU Kebumen, Amirudin, menyatakan dalam sambutannya mengapresiasi perkembangan perlindungan anak di Kebumen. "Di Kebumen 40% desa bisa terapkan perlindungan anak berbasis masyarakat, juga telah ada anggaran untuk mengatasi masalah-masalah perlindungan anak di APBD" ujar Amirudin. Namun Amirudin juga mengakui bahwa masalah berkait anak sangat kompleks.

Lanjut membaca “Angka Kekerasan Terhadap Anak Masih Tinggi”  »»

Guru SMA Gombong Harus Kembalikan 'Kemeng'

Gombong - orasakobere.

Sebagian guru SMA Negeri 1 Gombong kemungkinan harus mengembalikan honor kelebihan mengajar (kemeng) yang telah mereka terima. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat terhadap pelaksanaan APBS tahun 2010/2011. Dalam surat Bupati Kebumen bernomor 700/1560 tertanggal 8 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Kebumen Djuwarni, A.Md.Pd, yang fotokopinya diberikan kepada para guru SMAN 1 Gombong, disebutkan bahwa : Kepala SMA Negeri 1 Gombong agar memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara Komite untuk menarik kembali pembayaran honorarium kelebihan jam mengajar selama 6 bulan dalam tahun 2010/2011 sebesar Rp. 48.165.000,-.

Hal lain yang harus dikembalikan adalah selisih belanja yang belum di SPJ kan sebesar Rp. 5.300.000,-, kelebihan uang transport pengurus komite sebesar Rp. 2.800.000,-, dan beberapa hal lainnya. Jumlah total yang harus dikembalikan atas belanja sekolah sebesar Rp. 74.341.920,-.
Sementara Kepala SMA Negeri 1 Gombong, Drs. Kunnaji, dalam kesempatan rapat pleno dengan orang tua murid minggu lalu menyampaikan bahwa honor kelebihan jam mengajar diberikan kepada guru-guru yang mengajar melebihi 24 jam/minggu. "Honor kemeng ini adalah pembeda antara guru yang sesuai tugas utamanya mengajar 24 jam, dan guru-guru yang mengajar lebih dari 24 jam" ujar Kunnaji "Justru tidak adil bila guru yang mengajar 24 jam perminggu disamakan dengan guru yang mengajar 36 jam perminggu" tambah Kunnaji.
Berdasarkan penelusuran, ihwal honor kemeng ini setiap sekolah mempunyai cara sendiri-sendiri untuk menyiasatinya. Seorang guru RSBI mengaku bahwa tahun lalu guru-guru di sekolahnya menerima honor kemeng. "Tapi tahun ini tidak" imbuhnya. Seorang guru di Karanggayam mengaku bahwa di sekolahnya tidak ada kemeng, ia menyatakan dirinya mengajar 28 jam + 12 jam, dan tidak memperoleh honor kemeng.
Info berbeda disampaikan seorang kepala SMP Negeri, ditanya ihwal honor kemeng melalui pesan singkat menjawab : D skol q ..ada kemeng...tuk tambahan d lakukan ekstrakurikuler...dit4ku berbasis kinerja. Guru g mau ektra g ada tambahan honor. Sementara seorang kepala SMP Negeri lain yang ditanya serupa via pesan singkat menjawab : Tidak ada. Honor kegiatan hanya dibayar dari rapat. Setiap kegiatan dirinci, honor rapat, ATK, konsumsi, penggandaan dll.

Lanjut membaca “Guru SMA Gombong Harus Kembalikan 'Kemeng'”  »»

Daftar Urut Peserta Sertifikasi 'Ngaco'

Gombong - orasakobere.

Ada yang aneh di daftar urut peserta sertifikasi kabupaten Kebumen. Bila kita lihat di website sergur.pusbangprodik.org kita akan melihat, misalnya di nomor 37. Sugimo, S.Pd., NUPTK 5362732631200003, unit kerja SMA Negeri 1 Gombong. Faktanya nama yang bersangkutan telah wafat sejak beberapa tahun lalu.

Juga atas nama Sumiati Lelono Putri, unit kerja SMA Negeri 1 Gombong, yang bersangkutan telah pensiun. Juga atas nama Charly Rahadi, S.Pd., yang bersangkutan telah beberapa tahun telah beroleh sertifikasi.
.

Lanjut membaca “Daftar Urut Peserta Sertifikasi 'Ngaco'”  »»

3 M Lebih, RAPBS SMAN 1 Gombong

Gombong - orasakobere.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang kini disebut sebagai RKAS, SMA Negeri 1 Gombong mencapai jumlah 3 Milyard rupiah lebih. Tepatnya Rp. 3.093.432.000. Menurut rencana draft RAPBS yang disusun oleh Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan ini akan dibahas (diajukan) kepada Komite Sekolah hari Jum'at 4 Oktober 2011 ini.

Pengajuan draft RAPBS RAPBS ini terlambat nyaris 4 bulan. Menurut Peraturan Bupati tentang RAPBS penyusunan RAPBS oleh sekolah harus sudah selesai sebelum tahun pelajaran baru dimulai (bulan Juli), dan sudah harus disahkan oleh Dinas Dikpora.

Lanjut membaca “3 M Lebih, RAPBS SMAN 1 Gombong”  »»

Pak Trisno : Berjuang Sampai Akhir

Gombong - orasakobere.

Pak Trisno, demikian beliau dipanggil tetangga dan kerabatnya. Karena usianya yang telah berangkat senja beliau sering pula dipanggil Mbah Trisno. Beliau 'hanyalah' seorang pensiunan guru SD (kepala sekolah). Ya beliau memang seorang pensiunan, namun bila kita berpikir bahwa Mbah Trisno adalah stereotipe pensiunan seperti lazimnya, kita akan menjumpai kenyataan lain. Warga Gandusari, kecamatan Kuwarasan yang telah tujuh tahun pensiun ini adalah seorang aktivis yang sangat militan.

Ambilah contoh, beliau pernah mendatangi kantor PJKA Purwokerto, 'hanya' untuk urusan perlintasan rel kereta api di jalan Puring yang aspalnya terlepas, berlubang, dan membahayakan pengguna jalan. Hal serupa pernah pula beliau lakukan ke kantor PLN untuk urusan sejenis (urusan listrik tentu saja). Berbagai kegiatan sejenis ia lakoni, nyaris tiap hari beliau memantau radio, dan berpartisipasi menelpon dalam acara dialog interaktif, mengusulkan berbagai hal untuk perbaikan masyarakat. Tercatat beliau adalah aktivis Dialog Interaktif 'Selamat Pagi Bupati' di Ratih TV dan Radio InFM Kebumen, juga pada acara Dialog Interaktif Pendidikan yang digelar Dewan Pendidikan Kebumen di radio Prima FM setiap selasa (malam rabu).
Beliau berprinsip bahwa apa yang dilakoninya adalah ibadah untuk persiapan menghadap Sang Pencipta.

Lanjut membaca “Pak Trisno : Berjuang Sampai Akhir”  »»