Gombong - Lanthing.
Ditengah kegembiraan karena lulus sertifikasi guru, serorang guru SD di UPT Dinas P dan K Kecamatan Gombong mengeluh karena terpaksa harus membayar ‘biaya pemantapan sertifikasi guru’ sebesar Rp. 575.000,- (limaratus tujuhpuluh lima ribu rupiah).
“Biaya resmi yang ditetapkan dari UNY memang hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tapi kami bersembilan harus menanggung masing-masing Rp. 575.000,- “ keluh seorang guru yang tak mau disebut jatidirinya.
Kemudian guru SD itu menceritakan bagaimana seorang oknum mendorong sembilan guru SD yang lulus sertifikasi untuk melestarikan tradisi syukuran lulus sertifikasi, caranya dengan berombongan ke Jogjakarta sambil mengajak serta beberapa 'orang UPT' bersama rombongan dan seluruh biaya yang timbul beserta uang sakunya ditanggung peserta yang lulus.
“Tahun lalu juga demikian, hanya yang lulus sertifikasi tahun lalu mencapai 19 orang sehingga biaya yang ditanggung tiap guru hanya Rp. 250.000” lanjut guru tersebut, sambil menjelaskan bahwa rencana berangkat ke Jogjakarta pada hari selasa tanggal 19 Agustus 2008.
“Acara ini dibuat sedemikian rupa seolah inisiatif kami, para guru yang lulus sertifikasi, namun sebenarnya bukan, karena ternyata teman-teman kami juga mengeluh karena biayanya terlalu besar”.
“Biaya resmi yang ditetapkan dari UNY memang hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tapi kami bersembilan harus menanggung masing-masing Rp. 575.000,- “ keluh seorang guru yang tak mau disebut jatidirinya.
Kemudian guru SD itu menceritakan bagaimana seorang oknum mendorong sembilan guru SD yang lulus sertifikasi untuk melestarikan tradisi syukuran lulus sertifikasi, caranya dengan berombongan ke Jogjakarta sambil mengajak serta beberapa 'orang UPT' bersama rombongan dan seluruh biaya yang timbul beserta uang sakunya ditanggung peserta yang lulus.
“Tahun lalu juga demikian, hanya yang lulus sertifikasi tahun lalu mencapai 19 orang sehingga biaya yang ditanggung tiap guru hanya Rp. 250.000” lanjut guru tersebut, sambil menjelaskan bahwa rencana berangkat ke Jogjakarta pada hari selasa tanggal 19 Agustus 2008.
“Acara ini dibuat sedemikian rupa seolah inisiatif kami, para guru yang lulus sertifikasi, namun sebenarnya bukan, karena ternyata teman-teman kami juga mengeluh karena biayanya terlalu besar”.
Sementara Ketua PGRI Gombong, Sugeng Eko Teguh Supriyanto, yang diminta tanggapannya melalui pesan singkat (sms) berjanji akan mengkonfirmasikan kepada Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Gombong.
Masalah ini seolah menambah daftar panjang carut-marut sertifikasi guru. Selain paradigma sertifikasi yang banyak digugat karena prosesnya hanya sekedar ‘mengumpulkan sertifikat’ tanpa adanya uji kompetensi, ditengarai pula adanya indikasi kuat sertifikat-sertifikat aspal (asli tapi palsu). Sementara itu tambahan pendapatan bagi para guru yang telah lulus sertifikasi tidak juga terealisasi – sehingga muncul guyonan bahwa dana sertifikasi akan dibayar dengan mata uang Jepang, yaitu Yen … Yen ana, … yen sida, … yen ora lali … alamak … nasibmu Oemar Bakri …
Masalah ini seolah menambah daftar panjang carut-marut sertifikasi guru. Selain paradigma sertifikasi yang banyak digugat karena prosesnya hanya sekedar ‘mengumpulkan sertifikat’ tanpa adanya uji kompetensi, ditengarai pula adanya indikasi kuat sertifikat-sertifikat aspal (asli tapi palsu). Sementara itu tambahan pendapatan bagi para guru yang telah lulus sertifikasi tidak juga terealisasi – sehingga muncul guyonan bahwa dana sertifikasi akan dibayar dengan mata uang Jepang, yaitu Yen … Yen ana, … yen sida, … yen ora lali … alamak … nasibmu Oemar Bakri …
0 Comments:
Post a Comment