Gombong - Lanthing
Ditengah kesulitan rakyat yang makin menghimpit, ternyata 160 Milyar rupiah dana APBD 2007 tidak terserap dan harus dikembalikan ke kas daerah. Hal demikian dikatakan Ir. Slamet Marsum (salah seorang anggota Panitia Anggaran DPRD) ketika menjadi narasumber pada lokakarya bertajuk 'Mengawal Dana Pendidikan untuk Masyarakat Miskin' (senin, 26 Mei 2008). Lokakarya yang digelar selama dua hari hingga selasa 27 Mei 2008, berlangsung di Hotel Benteng Van der Wijck Gombong, diselenggarakan oleh Yayasan Bina Insani yang bekerjasama dengan Plan PU Kebumen.
Selain menampilkan Ir. Slamet Marsum, panitia berhasil pula menghadirkan Kepala Dinas P dan K Kab Kebumen, Drs. Mahar Mugiono, S.H. sebagai narasumber.
Menurut Slamet, ketidakmampuan satuan-satuan kerja untuk melaksanakan program yang telah dianggarkan dalam APBD sama dengan menyandera kepentingan rakyat yang tengah dalam kesulitan.
"Wis jegos ora, nggembol duit" kritik politisi dari Partai Golkar ini sengit.
Alasan-alasan yang dikemukakan satker-satker pun kadang tidak masuk akal, ada yang beralasan belum ada landasan peraturannya, ada lagi yang bilang tenaga yang ada di satker tidak cukup, dan alasan-alasan lain yang aneh, imbuh Slamet.
"Kalau memang begitu keadaannya, kenapa minta bahkan berebut anggaran?. Sebelum minta anggaran mestinya satker mengkaji dulu" sesal politisi handal asal Karanganyar ini.
Hal ini diamini oleh Drs. Teguh Supriyadi, seorang pengawas Dinas P dan K. Menurut Teguh, salah satu dana yang tidak terserap di di Dinas P dan K adalah alokasi dana APBD untuk pengadaan raport, yang harus dikembalikan ke kas daerah karena waktu lelangnya tidak mencukupi. Itulah sebabnya MKKS akhirnya membeli sendiri raport-raport yang dibutuhkan untuk murid-murid baru, artinya masyarakat juga yang akhirnya terbebani, ujar Teguh.
Selain menampilkan Ir. Slamet Marsum, panitia berhasil pula menghadirkan Kepala Dinas P dan K Kab Kebumen, Drs. Mahar Mugiono, S.H. sebagai narasumber.
Menurut Slamet, ketidakmampuan satuan-satuan kerja untuk melaksanakan program yang telah dianggarkan dalam APBD sama dengan menyandera kepentingan rakyat yang tengah dalam kesulitan.
"Wis jegos ora, nggembol duit" kritik politisi dari Partai Golkar ini sengit.
Alasan-alasan yang dikemukakan satker-satker pun kadang tidak masuk akal, ada yang beralasan belum ada landasan peraturannya, ada lagi yang bilang tenaga yang ada di satker tidak cukup, dan alasan-alasan lain yang aneh, imbuh Slamet.
"Kalau memang begitu keadaannya, kenapa minta bahkan berebut anggaran?. Sebelum minta anggaran mestinya satker mengkaji dulu" sesal politisi handal asal Karanganyar ini.
Hal ini diamini oleh Drs. Teguh Supriyadi, seorang pengawas Dinas P dan K. Menurut Teguh, salah satu dana yang tidak terserap di di Dinas P dan K adalah alokasi dana APBD untuk pengadaan raport, yang harus dikembalikan ke kas daerah karena waktu lelangnya tidak mencukupi. Itulah sebabnya MKKS akhirnya membeli sendiri raport-raport yang dibutuhkan untuk murid-murid baru, artinya masyarakat juga yang akhirnya terbebani, ujar Teguh.
1 Comment:
Pak, numpang tanya: Drs. Teguh Supriyadi yang tertulis apakah mantan guru SMAN 1 Prembun?
Kalau iya beliau adalah guru saya.
Salam,
Imam T
Post a Comment