Lebih Separo Anak Mengalami Gangguan Penglihatan

Kutowinangun - orasakobere.

Berdasarkan pemeriksaan mata pada 40 anak di sebuah kelas di SMP Negeri 1 Kutowinangun, hanya 14 anak dinyatakan normal. Selebihnya mengalami gangguan penglihatan. Gangguan mata rata-rata berupa 'gejala mata minus'. Gangguan mata ini berdampak pada prestasi belajar anak-anak. Hal ini disampaikan, Drs. Aris Prabowo, seorang guru SMP Negeri 1 Kutowinangun yang juga seorang aktivis pemerhati anak.

Lebih jauh Aris Prabowo menjelaskan bahwa ada seorang anak yang menduduki peringkat 39, dan ternyata yang bersangkutan mengalami gangguan penglihatan yang serius. Fakta ini membuat Aris prihatin, Aris mengkhawatirkan bila sampling data di kelas yang diampunya ternyata merupakan cerminan keseluruhan anak-anak di sekolahnya atau bahkan di banyak sekolah lainnya.

Lanjut membaca “Lebih Separo Anak Mengalami Gangguan Penglihatan”  »»

Sunarno : SMAN 1 Gombong Harus Segera Penuhi 8 SNP

Gombong - orasakobere.

SMA Negeri 1 Gombong, yang telah dipilih menjadi RSKM (Rintisan Sekolah Kategori Mandiri) dan sekolah PBKL (Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal), diharapkan untuk segera dapat memenuhi delapan SNP (Standar Nasional Pendidikan). Hal ini dikatakan Drs. Sunarno, M.Pd., selaku supervisor RSKM dan PBKL dari Kemendiknas, pada IHT (InHouse Training) pada Rabu, 6 Oktober 2010 di ruang guru SMA Negeri 1 Gombong. Dua hari sebelumnya Sunarno, dibantu seorang pengawas Dinas Dikpora Kebumen, Suwandi, melakukan supervisi pelaksanaan 8 SNP di SMA Negeri 1 Gombong.

Sunarno menekankan agar dalam setengah tahun mendatang SMA Negeri 1 Gombong mampu memenuhi 8 SNP dengan lebih baik. Diharapkan dengan terpenuhinya SNP sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas, kualitas pendidikan di Indonesia membaik.
Lebih jauh Sunarno meminta agar segenap pemangku kepentingan di SMA Negeri 1 Gombong bahu membahu meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Lanjut membaca “Sunarno : SMAN 1 Gombong Harus Segera Penuhi 8 SNP”  »»

SPP dan Uang Pembangunan SMAN 1 Gombong Direncanakan Naik

Gombong - orasakobere.

Uang SPP dan Uang Pembangunan (dulu dikenal dengan uang gedung) tahun pelajaran 2010/2011 SMA Negeri 1 Gombong direncanakan naik. Berdasarkan informasi dari Waka Sarana Prasarana, Suhargo, kenaikan disebabkan adanya rencana pembangunan dan renovasi dua lab komputer sebesar Rp. 90 juta, pembangunan tiga ruang kelas baru Rp. 350 juta (cicilan I), dan untuk pendanaan Unit Sistem Informasi Sekolah (USIS) sebesar Rp. 30 juta.

Dalam draft RAPBS hasil kesepakatan sekolah dan komite yang akan diajukan dalam rapat pleno wali murid, disebutkan bahwa SPP untuk kelas X menjadi sebesar Rp. 148 ribu (sementara tahun lalu Rp. 129 ribu), SPP kelas XI Rp. 148 ribu (tahun lalu sebesar Rp. 119 ribu), dan SPP kelas XII Rp. 162 ribu (tahun lalu Rp. 120 ribu).
Kenaikan juga terjadi pada Uang Pembangunan. Kelas X akan dikenakan uang pembangunan sebesar Rp. 1,5 juta (tahun lalu Rp. 1 juta), kelas XI Rp. 500 ribu (tahun lalu Rp. 250 ribu), dan klas XII Rp. 300 ribu (tahun lalu Rp. 200 ribu).

Lanjut membaca “SPP dan Uang Pembangunan SMAN 1 Gombong Direncanakan Naik”  »»

Pengambilan Data Biometrik PNS Dimulai

Gombong - orasakobere.

Dalam rangka penerapan Kartu PNS Elektronik di Kebumen, petugas Sucofindo didampingi oleh petugas dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kebumen selama 16 hari efektif mulai 27 September 2010 s.d. 18 Oktober 2010 akan mengambil data biometrik PNS yang meliputi pengambilan foto dan sidik jari.
Pengambilan foto dan sidik jari dilakukan di 25 lokasi merata di seluruh wilayah kabupaten Kebumen, secara terjadwal.

Dalam surat no. 800/1326/2010 tertanggal 15 September 2010, Sekda Kebumen, H. Suroso, S.H., menyatakan bahwa kegiatan pengambilan data biometrik bersifat wajib bagi semua PNS yang memiliki NIP baru yang sudah benar (tidak dalam proses ralat di BKN Jakarta).
Setiap PNS yang akan diambil data biometriknya harus membawa fotokopi SK terakhir dan SK Konversi NIP baru. Sementara untuk keperluan foto PNS diharuskan menggunakan pakaian PDH Kheki (PNS Setda, Dinas, Badan, Kantor, UPT Dinas), Satpol menggunakan PDH Satpol, dan Dinas Perhubungan (PDH biru). Sementara untuk PNS guru menggunakan PSH warna biru dongker.

Lampiran :
Surat Sekda No. 800/1326/2010 Tentang Pengambilan Data Biometrik PNS Untuk KPE.

Lanjut membaca “Pengambilan Data Biometrik PNS Dimulai”  »»

Kualitas Guru Dipertanyakan

Gombong - orasakobere.

Kualitas guru masih dipertanyakan dan bermasalah. Hal ini disampaikan Ketua Majlis Sakobere, Agus Purwanto pada acara Assesment Status Governance di Kabupaten Kebumen dalam Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pendidikan, Partisipasi, dan Perlindungan Anak, Kamis 30 September 2010. Acara yang berlangsung di ruang Pedalen Hotel Candisari Karanganyar Kebumen, bertujuan memetakan situasi pemenuhan hak anak khususnya di bidang pendidikan di kabupaten Kebumen.

Agus menceritakan di sebuah desa ada orang tua yang tidak mau anaknya diajar oleh guru tertentu karena si orang tua menganggap sang guru tidak berkualitas. Hal ini diamini utusan PGRI Kebumen, Karsiyem. “Ada guru PNS di SD berasal dari lulusan SMK, bagaimana pendidikan akan berkualitas bila seperti ini” gugat Karsiyem.

Hadir pula dalam acara tersebut Kepala Bidang TK/SD Dinas Dikpora Kebumen, Suwarjo, Ketua Yayasan Bina Insani, Dra. Sri Winarti, MH., utusan Pengurus PGRI Kebumen, Karsiyem, utusan Kementerian Agama Kebumen, Ashar Muhandi, dan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen, Nanang. Juga hadir beberapa dari Plan PU Kebumen.
Forum dipandu oleh Ari Sujito dari IRE, dan Dewi dari LSM Gita Pertiwi Jogjakarta.
Sementara Kabid TK/SD Dinas Dikpora, Suwarjo, mengatakan bahwa berkait kondisi fisik bangunan sekolah di Kebumen relatif sudah baik, hanya ada beberapa saja yang rusak, demikian pula akses pendidikan Kebumen relatif baik. Namun Suwarjo mengakui bahwa untuk mutu lulusan memang masih membutuhkan perhatian berbagai pihak agar bisa ditingkatkan. Suwarjo sependapat bahwa kunci utama mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan mutu guru. Lebih jauh Suwarjo sependapat bahwa ke depan peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas.

Lanjut membaca “Kualitas Guru Dipertanyakan”  »»

Diperlukan Badan Penanggulangan Bencana

Kebumen - orasakobere.

Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana sangat dibutuhkan di Kebumen. Demikian disampaikan beberapa elemen masyarakat dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kebumen, kamis (23/09/2010). Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD ini dilaksanakan dalam rangka meminta masukan elemen masyarakat terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah (raperda) Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tampak hadir memenuhi undangan Tim Eksekutif yang dipimpin oleh Asisten I, H. Adi Pandoyo, SH., Ketua Majlis Sakobere, Rektor STIE Putra Bangsa, Perwakilan STAINU, Kementrian Agama, PMI, dan perwakilan elemen masyarakat lainnya, juga anggota Panitia Khusus (pansus) Dua Raperda DPRD Kebumen.

Forum menyepakati akan penting dan strategisnya Raperda Badan Penanggulangan Bencana, dan mendorong agar Raperda segera disahkan menjadi Perda.
Dalam draft Raperda disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah secara ex officio. Sementara susunan BPBD akan terdiri atas Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Khusus Unsur Pengarah berjumlah 9 anggota yang terdiri dari 5 pejabat instansi lembaga pemerintah daerah dan 4 dari masyarakat profesional di daerah.

Lanjut membaca “Diperlukan Badan Penanggulangan Bencana”  »»

Dr. Parwanto : Tak Ada Korelasi Tunjangan Sertifikasi Dengan Kinerja Guru

Kebumen - orasakobere.

Tidak ada korelasi antara tunjangan sertifikasi dengan (peningkatan) kinerja guru. Demikian lugas dikatakan oleh Dr. Parwanto dari Balitbang Kemendiknas RI. Penegasan ini disampaikan Parwanto pada acara bertajuk 'Advokasi PP 74/2008 Tentang Guru' di Aula Dinas Dikpora Kebumen (06/09/2010). Acara dihadiri perwakilan guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, dan beberapa birokrat Dinas Dikpora Kebumen.

Acara bertujuan menyerap berbagai masalah dan alternatif solusi dari para guru dan dinas Dikpora yang kemudian akan dijadikan bahan oleh Balitbang Kemendiknas dalam menyempurnakan berbagai regulasi berkait sertifikasi guru maupun penyempurnaan PP 74/2008. Beberapa guru memanfaatkan acara untuk menanyakan berbagai hal, khususnya berkait dengan beban kerja guru minimal 24 jam/minggu.
Lampiran :
1. Materi Advokasi UU 14/2005
2. Materi Advokasi PP 74/2008
3. Permen 10/2009 Ttg Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
4. Permrndiknas 39/2009 Ttg Pemenuhan Beban Kerja Guru.
5. PP 41/2009 TTg Tunjangan Profesi Guru dan Dosen.
6. PP 74/2008 Ttg Guru.
7. UU 14/2005 Ttg Guru dan Dosen
8. Borang FGD.
9. Email Dr. Parwanto : syelana@yahoo.com

Lanjut membaca “Dr. Parwanto : Tak Ada Korelasi Tunjangan Sertifikasi Dengan Kinerja Guru”  »»

Kesra GTT Segera Dibayarkan

Kebumen - orasakobere.

Ada kabar gembira bagi guru-guru di Kebumen, khususnya Guru Wiyata Bhakti dan atau Guru Tidak Tetap (GTT). Dana Kesra Guru Wiyata Bhakti akan segera dibayarkan. Dana ini berasal dari APBD Propinsi Jawa Tengah. Sebanyak 986 Guru Wiyata Bhakti di Kebumen berhak menerima Rp. 1.050.000 (7 bulan x Rp. 150.000). Kepala Bidang Administrasi Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan, Muh. Rosyid, S.Pd., M.M.Pd, menjelaskan bahwa pembayarannya akan dilaksanakan hari selasa tanggal 7 September 2010 mulai pukul 08.00 s.d. 13.00 di aula Dinas Dikpora Kebumen.

Sebelumnya pada tanggal 1 September 2010 tunjangan fungsional GTT telah dibayarkan. Sebanyak 1.813 GTT di Kebumen menerima dana yang berasal dari APBN, sebesar masing-masing Rp. 1.320.000 (6 bulan x Rp. 220.000), melalui rekening Bank Jateng. Demikian pula tunjangan profesi Guru PNS telah diterimakan pada tanggal 3 Agustus 2010 yang lalu. Sebanyak 1.720 guru PNS yang sudah sertifikasi di kabupaten Kebumen. Sementara untuk Guru Tetap Yayasan (GTY) karena masuk DIPA Propinsi Jawa Tengah hingga kini masih dalam proses di Propinsi Jateng.
Lebih jauh Rosyid menjelaskan bahwa subsidi studi lanjut S1/D4 dari APBD Propinsi Jateng untuk 104 orang guru, sebesar masing-masing Rp 2 juta akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 di Aula Dinas Dikpora mulai pk. 08.00. Dan dana serupa dari APBN telah dibayarkan sebelumnya melalui rekening bank masing-masing guru penerima.

Lanjut membaca “Kesra GTT Segera Dibayarkan”  »»

Dibuka Pendaftaran Untuk Sertifikasi 2011

Kebumen - orasakobere.

Proses sertifikasi guru tahun 2011 dibuka. Demikian disampaikan Kabid Administrasi Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan Dinas Dikpora Kebumen, Muh. Rosyid, M.Pd. M.M.Pd. Hal ini merupakan tindaklanjut dari rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh LPMP Jawa Tengah, 3-5 Juli 2010 tentang konsolidasi data PTK, sasaran sertifikasi, tunjangan profesi, dan peningkatan kualifikasi.

Lebih jauh Muh. Rosyid meminta agar pihak sekolah segera mendaftarkan guru calon peserta sertifikasi yang bertugas di sekolah/unit masing-masing. Calon peserta sertifikasi adalah guru PNS atau Non PNS yang masih aktif mengajar di sekolah-sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional c.q. Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen, kecuali guru Agama. Syarat lain calon peserta sertifikasi adalah pada 2012 belum berusia 60 tahun, memiliki NUPTK atau telah mengajukan permohonan NUPTK, memiliki kualifikasi S-1 atau D-IV, memiliki masa kerja minimal 5 tahun, dan sejumlah persyaratan lainnya.
Lampiran :
1. Syarat-syarat calon peserta sertifikasi 2011 (surat edaran).
2. Format pendataan calon peserta sertifikasi 2011.

Lanjut membaca “Dibuka Pendaftaran Untuk Sertifikasi 2011”  »»

Pemkab Mendata (lagi) Tenaga Honorer, Harapan Untuk GTT/PTT

Kebumen - orasakobere.

Pemkab Kebumen untuk ke sekian kalinya melakukan pendataan tenaga honorer. Pendataan tenaga honorer ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat tenaga honorer baik yang memenuhi kriteria PP. No 48/2005 sebagaimana diubah PP. No. 43/2007, yang tercecer atau tertinggal pada waktu pendataan tahun 2005, maupun tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang penghasilannya Non APBN/APBD, sehingga pada saatnya dapat menjadi acuan pemerintah dalam penentuan alokasi formasi bagi tenaga honorer apabila memenuhi persyaratan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Ihwal pendataan ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.204-8/49 Tanggal 9 Juli 2010 Perihal Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Pendataan ini menimbulkan harapan baru bagi tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi PNS.
Dalam suratnya MenPAN menyatakan bahwa berdasarkan PP No. 48/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS sebagaimana diubah dengan PP No. 43/2007, pemerintah telah melakukan pemrosesan tenaga honorer sejumlah 920.702. Menurut laporan dari berbagai daerah dan pengaduan tenaga honorer yang disampaikan kepada BKN dan Kementerian PAN dan RB serta kepada anggota DPR-RI khususnya Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X, masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat PP No. 48/2005 jo PP 43/2007. (baik yang dibiayai melalui APBN/APBD maupun non APBN/APBD). Untuk menyelesaikan tenaga honorer tersebut dan sambil menunggu PP Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honoorer, maka dilakukanlah pendataan.
Lampiran (silahkan unduh) :
1. Paparan BKN (Solo)
2. Point Rakor Pendataan Tenaga Honorer.
3. SE Menpan No. 05/2010.

Lanjut membaca “Pemkab Mendata (lagi) Tenaga Honorer, Harapan Untuk GTT/PTT”  »»

'Potong Gaji' Untuk Agustusan

Gombong - orasakobere.

Untuk membiayai peringatan hari kemerdekaan RI ke 65, Panitia Peringatan Ulang Tahun Ke 65 Proklamasi Kemerdekaan RI Kecamatan Gombong memungut Rp. 5.000 s.d. 20.000 bagi PNS dan TNI/POLRI. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam surat nomor 03/PANHUT.RI/VII/2010, panitia menjelaskan bahwa keputusan diambil melalui rapat koordinasi pada hari kamis 24 Juni 2010 dan jumat 16 Juli 2010, yang dihadiri oleh Muspika, Dinas/Instansi/Lembaga (negeri/swasta), Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat kecamatan Gombong.

Dijelaskan dalam surat bahwa total biaya peringatan 'tujuhbelasan' kecamatan Gombong membutuhkan dana Rp. 20.031.500,- termasuk untuk upacara Rp. 2.872.000,-, pakaian Paskibraka Rp. 5.435.000,-, kaos Paskibra Rp. 1.500.000.
Hal serupa terjadi di kecamatan Petanahan. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Petanahan , Tukijan, menyatakan bahwa di Petanahan tidak ada pungutnan, yang ada iuran. "UPTD Dikpora Petanahan dijatah Panitia 17-an sebanyak Rp. 7 Juta dari total biaya kurang lebih Rp. 25 juta" Ujar Tukijan.

Lanjut membaca “'Potong Gaji' Untuk Agustusan”  »»

2011 Semua Anak Kebumen Harus Tercatat

Kebumen - orasakobere.

Pada akhir tahun 2011 diharapkan semua anak Kebumen tercatat (memiliki kutipan akta kelahiran). Tekad ini muncul dari berbagai stakeholder yang hadir pada Lokakarya Percepatan Desentralisasi Pencatatan Kelahiran Menuju 2011 Semua Anak Kebumen (Tercatat). Lokakarya berlangsung di Ruang Jatijajar Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, berlangsung selama dua hari (Jumat-Sabtu, 29-30 Juli 2010). Lokakarya menghadirkan mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Surakarta, Dra. Sri Haryati, MM, dan UBR Specialist Plan International, Reni Rebeka Haning.

Pada hari pertama, lokakarya dipandu langsung oleh Asisten I Sekda Kebumen, H. Adi Pandoyo, SH, M.Si., dan dihadiri oleh berbagai SKPD terkait seperti Dinas Dispenduk Capil Kebumen, Dinas Dikpora, BKD, Tapem, PKK, IBI, LSM dan lain-lain.
Lokakarya hari kedua, dipandu Ketua Majlis SAKOBERE, Agus Purwanto, forum menyepakati perlunya percepatan target agar pada akhir tahun 2011 semua anak kebumen tercatat. Untuk itu perlu dibuat kelompok kerja (pokja), yang terdiri dari berbagai SKPD dan stakeholder lainnya. Target ini dimaksudkan agar masyarakat tidak tidak perlu repot ketika UU Adminduk diberlakukan secara efektif. Seperti diketahui bila UU Adminduk diberlakukan, maka proses pengurusan akta bagi anak-anak atau penduduk yang terlambat harus melalui proses di pengadilan.

Lanjut membaca “2011 Semua Anak Kebumen Harus Tercatat”  »»