Perbup 22, dan SEKOLAHPUN MBINGUNGI

Gombong, Lanthing

Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) membuat bingung beberapa sekolah dan komite sekolah. Pasalnya ada beberapa pos anggaran yang selama ini biasa ada di APBS tidak muncul di Perbup 22/2008 ini. Diantara pos anggaran yang tidak muncul itu adalah pos untuk pengadaan seragam guru, pos untuk kesejahteraan guru, pos bingkisan lebaran, dan beberapa pos lain.

Peraturan Bupati No. 22/2008 ini merupakan penyempurnaan Perbup No. 11/2001 tentang APBS. Perbedaan mendasar perbup 22/2008 adalah paradigma 'anggaran berbasis kinerja' yang menjadi landasan perbup ini.
Informasi yang diperoleh kontributor Lanthing, menyebutkan bahwa beberapa sekolah ada yang berkecenderungan melakukan akal-akalan (mengakali) perbup 22/2008, dengan jalan 'menyembunyikan' pos anggaran tertentu (pos bingkisan lebaran misalnya) dalam pos-pos yang ada dengan melakukan mark-up.

Diminta tanggapannya tentang perbup 22/2008 ini, Mustika Aji dari Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) mengatakan bahwa sebenarnya perbup 22/2008 ini sudah merupakan 'produk kompromi'.
"Memang sekolah-sekolah yang tidak memiliki perencanaan yang jelas, akan mengalami kesulitan menyusun APBS menggunakan perbup 22/2008 ini - dan celakanya kebanyakan kepala sekolah dan komite sekolah banyak yang belum menguasai mekanisme perencanaan dan pengganggaran" ujar Mustika Aji.

Sementara itu Dati dari LSM Aksara Jogjakarta, menyarankan agar eksekutif bisa tetap konsisten menjalankan peraturan yang telah dibuatnya.
"Sambil mengkapasitasi pihak sekolah untuk menguasai mekanisme penganggaran, Pemkab harus punya komitment terhadap law enforcement, artinya setelah pihak sekolah mengerti mekanisme penganggaran dengan perbup 22/2008 tetapi tidak mau menjalankan, pemkab harus bersikap tegas dan berani memberikan sangsi. Kalau tidak, perbup 22/2008 ini akan mengalami kegagalan serupa dengan perbup 11/2001" tegas Dati.

Link : Sosialisasi Perbup 22