Dibuka Pendaftaran Untuk Sertifikasi 2011

Kebumen - orasakobere.

Proses sertifikasi guru tahun 2011 dibuka. Demikian disampaikan Kabid Administrasi Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan Dinas Dikpora Kebumen, Muh. Rosyid, M.Pd. M.M.Pd. Hal ini merupakan tindaklanjut dari rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh LPMP Jawa Tengah, 3-5 Juli 2010 tentang konsolidasi data PTK, sasaran sertifikasi, tunjangan profesi, dan peningkatan kualifikasi.

Lebih jauh Muh. Rosyid meminta agar pihak sekolah segera mendaftarkan guru calon peserta sertifikasi yang bertugas di sekolah/unit masing-masing. Calon peserta sertifikasi adalah guru PNS atau Non PNS yang masih aktif mengajar di sekolah-sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional c.q. Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen, kecuali guru Agama. Syarat lain calon peserta sertifikasi adalah pada 2012 belum berusia 60 tahun, memiliki NUPTK atau telah mengajukan permohonan NUPTK, memiliki kualifikasi S-1 atau D-IV, memiliki masa kerja minimal 5 tahun, dan sejumlah persyaratan lainnya.
Lampiran :
1. Syarat-syarat calon peserta sertifikasi 2011 (surat edaran).
2. Format pendataan calon peserta sertifikasi 2011.

Lanjut membaca “Dibuka Pendaftaran Untuk Sertifikasi 2011”  »»

Pemkab Mendata (lagi) Tenaga Honorer, Harapan Untuk GTT/PTT

Kebumen - orasakobere.

Pemkab Kebumen untuk ke sekian kalinya melakukan pendataan tenaga honorer. Pendataan tenaga honorer ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat tenaga honorer baik yang memenuhi kriteria PP. No 48/2005 sebagaimana diubah PP. No. 43/2007, yang tercecer atau tertinggal pada waktu pendataan tahun 2005, maupun tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang penghasilannya Non APBN/APBD, sehingga pada saatnya dapat menjadi acuan pemerintah dalam penentuan alokasi formasi bagi tenaga honorer apabila memenuhi persyaratan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Ihwal pendataan ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.204-8/49 Tanggal 9 Juli 2010 Perihal Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Pendataan ini menimbulkan harapan baru bagi tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi PNS.
Dalam suratnya MenPAN menyatakan bahwa berdasarkan PP No. 48/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS sebagaimana diubah dengan PP No. 43/2007, pemerintah telah melakukan pemrosesan tenaga honorer sejumlah 920.702. Menurut laporan dari berbagai daerah dan pengaduan tenaga honorer yang disampaikan kepada BKN dan Kementerian PAN dan RB serta kepada anggota DPR-RI khususnya Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X, masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat PP No. 48/2005 jo PP 43/2007. (baik yang dibiayai melalui APBN/APBD maupun non APBN/APBD). Untuk menyelesaikan tenaga honorer tersebut dan sambil menunggu PP Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honoorer, maka dilakukanlah pendataan.
Lampiran (silahkan unduh) :
1. Paparan BKN (Solo)
2. Point Rakor Pendataan Tenaga Honorer.
3. SE Menpan No. 05/2010.

Lanjut membaca “Pemkab Mendata (lagi) Tenaga Honorer, Harapan Untuk GTT/PTT”  »»

'Potong Gaji' Untuk Agustusan

Gombong - orasakobere.

Untuk membiayai peringatan hari kemerdekaan RI ke 65, Panitia Peringatan Ulang Tahun Ke 65 Proklamasi Kemerdekaan RI Kecamatan Gombong memungut Rp. 5.000 s.d. 20.000 bagi PNS dan TNI/POLRI. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam surat nomor 03/PANHUT.RI/VII/2010, panitia menjelaskan bahwa keputusan diambil melalui rapat koordinasi pada hari kamis 24 Juni 2010 dan jumat 16 Juli 2010, yang dihadiri oleh Muspika, Dinas/Instansi/Lembaga (negeri/swasta), Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat kecamatan Gombong.

Dijelaskan dalam surat bahwa total biaya peringatan 'tujuhbelasan' kecamatan Gombong membutuhkan dana Rp. 20.031.500,- termasuk untuk upacara Rp. 2.872.000,-, pakaian Paskibraka Rp. 5.435.000,-, kaos Paskibra Rp. 1.500.000.
Hal serupa terjadi di kecamatan Petanahan. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Petanahan , Tukijan, menyatakan bahwa di Petanahan tidak ada pungutnan, yang ada iuran. "UPTD Dikpora Petanahan dijatah Panitia 17-an sebanyak Rp. 7 Juta dari total biaya kurang lebih Rp. 25 juta" Ujar Tukijan.

Lanjut membaca “'Potong Gaji' Untuk Agustusan”  »»

2011 Semua Anak Kebumen Harus Tercatat

Kebumen - orasakobere.

Pada akhir tahun 2011 diharapkan semua anak Kebumen tercatat (memiliki kutipan akta kelahiran). Tekad ini muncul dari berbagai stakeholder yang hadir pada Lokakarya Percepatan Desentralisasi Pencatatan Kelahiran Menuju 2011 Semua Anak Kebumen (Tercatat). Lokakarya berlangsung di Ruang Jatijajar Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, berlangsung selama dua hari (Jumat-Sabtu, 29-30 Juli 2010). Lokakarya menghadirkan mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Surakarta, Dra. Sri Haryati, MM, dan UBR Specialist Plan International, Reni Rebeka Haning.

Pada hari pertama, lokakarya dipandu langsung oleh Asisten I Sekda Kebumen, H. Adi Pandoyo, SH, M.Si., dan dihadiri oleh berbagai SKPD terkait seperti Dinas Dispenduk Capil Kebumen, Dinas Dikpora, BKD, Tapem, PKK, IBI, LSM dan lain-lain.
Lokakarya hari kedua, dipandu Ketua Majlis SAKOBERE, Agus Purwanto, forum menyepakati perlunya percepatan target agar pada akhir tahun 2011 semua anak kebumen tercatat. Untuk itu perlu dibuat kelompok kerja (pokja), yang terdiri dari berbagai SKPD dan stakeholder lainnya. Target ini dimaksudkan agar masyarakat tidak tidak perlu repot ketika UU Adminduk diberlakukan secara efektif. Seperti diketahui bila UU Adminduk diberlakukan, maka proses pengurusan akta bagi anak-anak atau penduduk yang terlambat harus melalui proses di pengadilan.

Lanjut membaca “2011 Semua Anak Kebumen Harus Tercatat”  »»

Paloh : NASDEM tidak Akan Jadi Parpol

Surabaya - orasakobere.

Ketua umum ormas Nasional Demokrat, Surya Paloh, mengatakan bahwa Nasional Demokrat (Nasdem) tidak akan menjadi partai politik seperti disinyalir dan dikhawatirkan banyak orang. "Untuk saat ini Nasional Demokrat tidak akan menjadi partai politik" tegas Paloh. Penegasan disampaikan Paloh dalam acara pelantikan pengurus Nasdem Jawa Timur di Jatim Expo Surabaya, minggu (25 Juli 2010). Pelantikan yang lebih mirip kampanye ini dihadiri oleh ribuan simpatisan Nasdem yang mengenakan kaos, topi, jaket Nasdem.

Acara pelantikan dihadiri pula oleh beberapa tokoh nasional, seperti Samsul Muarif, (mantan menteru), Didik J. Rachbibi (LP3ES), Khofifah Indar Parawansa (mantan Meneg PP), Efendi Choirie (politisi PKB), Akbar Faisal (politisa Hanura), Basofi Sudirman (mantan gubernur Jatim), Rustriningsih (wagub Jateng), dan beberapa tokoh lainnya.

Lanjut membaca “Paloh : NASDEM tidak Akan Jadi Parpol”  »»

Nilai Kimia Kelas XI IPA Smt 1 Th. 2010/2011

Nilai Kimia (Assesment) Klas XI IPA SMAN 1 Gombong. Silahkan unduh disini !

Lanjut membaca “Nilai Kimia Kelas XI IPA Smt 1 Th. 2010/2011”  »»

Onno : Gunakanlah LINUX

Bandung-orasakobere.

Rakyat Indonesia membayar ratusan juta dolar US tiap tahun pada Microsoft. Sebuah pemborosan luar biasa. Padahal kita bisa gunakan LINUX, selain gratis juga relatif aman dari virus. Demikian disampaikan Onno W Purbo, seorang pakar IT ternama. di hari kedua workshop Pengembang Konten Bahan Ajar dan Bahan Uji (BA-BU) Pusat Sumber Belajar (PSB) SMA. Workshop diikuti oleh 132 guru mata pelajaran Matematika, Kimia, Fisika, Biologi, Bahasa Inggris dan TIK dari seluruh Indonesia. Workshop berlansung selama seminggu mulai 28 Juni 2010 hingga 4 Juli 2010.

Onno W Purbo menjelaskan all about Linux dalam workshop Pengembang Konten Bahan Ajar dan Bahan Uji (BA-BU) Pusat Sumber Belajar (PSB) SMA, di Hotel Preanger, Bandung.

Lanjut membaca “Onno : Gunakanlah LINUX”  »»

Terpilih, Empat Waka Baru SMAN 1 Gombong

Gombong - orasakobere.

Empat wakil kepala SMA Negeri 1 Gombong telah terpilih. Pemilihan waka berlangsung melalui rapat dewan guru dan staf tata usaha (tanpa ada keterwakilan siswa), hari selasa, 15 Juni 2010. Keempat waka terpilih tersebut adalah Drs. Mahdi (sebagai waka kurikulum, menggantikan Drs. Wahyu Sapto Hartono), Warih Prabowo, S.Pd. (sebagai waka kesiswaan, menggantikan Haryadi, S.Pd.), Suhargo (sebagai waka sarana prasarana, menggantikan Dra. Sri Saptami), dan Dra. Murti Sulistyowati (sebagai waka humas, menggantikan Drs. Suwoto.

Keempat waka baru terpilih akan bekerja hingga 3 tahun ke depan. Terpilihnya waka baru ini menimbulkan harapan baru. Agus Purwanto, guru Kimia, berharap keempat waka segera berkoordinasi untuk membuat perencanaan dengan melibatkan semua unsur (stakeholder) dan bekerja mendasarkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel.

Lanjut membaca “Terpilih, Empat Waka Baru SMAN 1 Gombong”  »»

Forum Mohon Perhatian 'Kondisi' Stadion

Karanganyar - orasakobere.

Kondisi stadion Candradimuka Kebumen yang sering digunakan anak-anak dan remaja berpacaran (kissing hingga petting) mengundang kerpihatinan mendalam dari peserta workshop Menuju Kabupaten Layak Anak. Seorang peserta dari BPPKB Kebumen, menjelaskan bahwa dari lantai atas kantornya dapat dilihat kejadian memalukan yang dilakukan pasangan-pasangan yang tengah berpacaran. Forum merekomendasikan agar dinas-dinas terkait, khususnya Dinas Kesbanglinmasospol agar bisa melakukan tindakan terhadap pasangan-pasangan yang tengah berbuat tak senonoh di stadion.

Workshop hari kedua berhasil merumuskan indikator-indikator Kabupaten Layak Anak (KLA). Indikator ini diharapkan bisa menjadi panduan untuk mewujudkan KLA di kabupaten Kebumen pada 2013. Forum juga merekomendasikan agar segera dibentuk tempat konsultasi anak, tempat dimana anak-anak bisa 'curhat' segala masalah, bisa berujud Telepon Sahabat Anak (TESA) dan atau sejenisnya.

Lanjut membaca “Forum Mohon Perhatian 'Kondisi' Stadion”  »»

Kebumen Menuju Kabupaten Layak Anak 2013

Karanganyar - orasakobere.

Kebumen dipastikan akan dan tengah menuju menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Diharapkan pada tahun 2013 KLA akan bisa tercapai, dua tahun mendahului target nasional pada 2015 yang disesuaikan dengan MDGs (Millenium Development Goals). Tekad ini disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindunag Anak dan Keluarga Berencana (BPPKB), Ir. Puji Rahayu saat membuka workshop Menuju Kabupaten Layak Anak, di hotel Candisari Karanganyar (11/06/2010). .

Workshop menghadirkan narasumber Ir. Arifin, M.Si dari Bappeda Kebumen, Kepala Bidang Perlindungan Anak BPPKB, Dra. Murtiningsih, selain Kepala BPPKB sendiri. Workshop dipandu oleh koordinator Forum Pemerhati Anak Kebumen (FPA-K), Agus Purwanto.

Peserta workshop adalah utusan-utusan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), PKK, GOW, KOMPAK, FPAK, FORMASI dan unsur-unsur lain. Workhsop yang berlangsung hingga sabtu (12/06/2010) diharapkan dapat menghasilkan indikator Kabupaten Layak Anak.

Referensi :

Indikator KLA (Kabid PA BPPKB) ; Kebijakan KLA (BAPPEDA); KLA Kepala BPPKB) ; Perlindungan Anak.

Lanjut membaca “Kebumen Menuju Kabupaten Layak Anak 2013”  »»

Pencairan Dana Sertifikasi Tertunda

Kebumen - orasakobere.

Pencairan dana sertifikasi guru dipastikan tertunda. Kepala Bidang Administrasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Non Kependidikan Dinas Dikpora Kebumen, Muh. Rosyid, S.Pd.,M.M.Pd., menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Lebih jauh Rosyid menjelaskan bahwa jika sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 syarat pencairan hanya dengan telah diterbitkannya SK dari Dirjen PMPTK tentang penerima tunjangan profesi bagi Guru telah turun, dan dijadikan sebagai dasar syarat pencairan, tapi sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 / PMK.05 / 2010 untuk Pencairan harus dilengkapi dengan Bukti Fisik dari masing – masing Guru.

Sementara untuk format kelengkapan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010, sesuai hasil kesepakatan bersama, akan di seragamkan, kemudian akan dituangkan dalam bentuk Surat Edaran. Surat Edaran akan dikirim ke Dinas Pendidikan 35 Kab./Kota, mulai hari Selasa, 8 Juni 2010. Rosyid juga menjelaskan saat ini KPPN sudah mencairkan SP2D kepada Bank Operasional (Bank Jateng + Bank BRI) masing-masing Kabupaten Kota, berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke Rekening pihak yang ditunjuk, namun dengan adanya diterimanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 secara mendadak dimana syarat pencairan harus menyertakan Bukti Fisik/ Data Dukung, maka KPPN memerintahkan kepada Bank Operasional untuk meng-cancel.

Lanjut membaca “Pencairan Dana Sertifikasi Tertunda”  »»

Restorative Justice Untuk Anak

Karanganyar - orasakobere.

Pemenjaraan diharapkan merupakan langkah terakhir bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini disampaikan oleh Heri, SH dari BPPKB Propinsi Jawa Tengah dalam workshop Implementasi Restorative Justice di Kabupaten Kebumen hari ini (09/06/2010). Workshop berlangsung di Hotel candisari Karanganyar Kebumen, dihadiri pelbagai stakeholder anak di Kebumen. "Dirembug baik-baiklah, kalau bisa jangan sampai dipenjara. Sebab kalau anak sudah pernah dipenjara akan menimbulkan stigma negatif yang dibawa sampai dewasa" ujar Heri.

Tampak hadir dalam workshop yang diselenggarakan BPPKB Kebumen, utusan dari Polres Kebumen, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemsyarakatan Kebumen, Disnakertransos, Dinas Dikpora, Kesbanglinmasos, PGRI, Dispenduk Capil, Guru BK, Kelurahan, KOMPAK, GOW, FPAK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara Kepala BPPKB Kebumen, Ir. Puji Rahayu, menyampaikan keprihatinannya berkait kondisi anak-anak di Kebumen. Puji Rahayu memberikan beberapa contoh kasus seperti masih adanya sekitar 2000 anak dengan akta dengan nama ibu (ayahnya tidak jelas), adanya Bapak yang tega memperkosa anak kandungnya, dan masalah-masalah lain, sementara anggaran BPPKB tahun 2010 hanya 144 juta.

Tampil sebagai pembicara dalam workshop BPPKB Propinsi, BPPKB Kebumen, Polres Kebumen, dan dari SETARA Semarang.

Referensi : PP Meneg PP ttg Kota Layak Anak; Restorasi Justice - Adrianus Meliala ; ABH ; Kewenangan Diskresi Polri ; Anak Berkonflik dg Hukum; Kebijakan Restoratif Justice.

Lanjut membaca “Restorative Justice Untuk Anak”  »»