Calon Kepala Sekolah 'Cengklungen' Menunggu Dilantik

Kebumen - Lanthing.

Nyaris dua bulan calon kepala sekolah menunggu pelantikan, namun hingga berita ini diturunkan belum ada kabar kapan mereka akan segera dilantik dan ditempatkan menjadi kepala sekolah. Setelah menjalani serangkaian 'fit and proper test', calon kepala sekolah ini menjalani pendidikan dan latihan (diklat) yang diselenggarakan oleh BKD Kebumen, untuk kemudian segera dilantik dan ditempatkan di sekolah yang posisi kepala sekolahnya kosong.

Seorang sumber di BKD menjelaskan bahwa belum dilantiknya kepala sekolah ini disebabkan Dinas Dikpora belum juga mengusulkan penempatan mereka.
Ihwal belum juga dilantiknya calon kepala sekolah ini sempat ditanyakan oleh seorang guru SMPN1 Sruweng, Kiswandi, dalam acara Selamat Pagi Bupati (SPB, 11 Pebruari 2009). Kiswandi menyatakan bahwa calon kepala sekolah di sekolahnya telah dikosongkan jamnya sehingga 'menganggur'.
"Disamping itu sebentar lagi akan ada Ujian Nasional(UN), sehingga kalau belum ada kepala sekolah definitif akan mengganggu kinerja sekolah" terang Kiswandi.

Menjawab pertanyaan Kiswandi, Bupati Kebumen KH. M. Nashirudin Al Mansur menyatakan akan mengkoordinasikannya dengan Dinas Dikpora maupun BKD.

Sementara itu ketua Majlis SAKOBERE, Agus Purwanto mengatakan "Ini kejadian berulang, selalu saja tarik ulur - kalau sekolah disuruh memenuhi Standard Pelayanan Minimal (SPM) bahkan ISO, Dinas Dikpora dan BKD semestinya juga memiliki SPM, dan bukannya sekobere begini". ujar Agus.

Lanjut membaca “Calon Kepala Sekolah 'Cengklungen' Menunggu Dilantik”  »»

Bupati Kebumen Tegaskan Sikap Berkait BOS 2009

Kebumen - Lanthing.

Bupati Kebumen, KH. M. Nashirudin Al Mansur, melalui surat nomor 422.4/07 tertanggal 15 Januari 2009, menegaskan bahwa kecuali SBI dan RSBI semua SD/MI dan SMP/MTs negeri maupun swasta mulai tahun 2009 tidak boleh lagi memungut biaya operasional kepada peserta didik. Surat Bupati Kebumen ini merupakan tindaklanjut dari surat Mendiknas nomor 186/MPN/KU/2008 tentang BOS 2009, yang isinya menegaskan tentang kenaikan BOS 2009 sebesar rata-rata 50% dan larangan bagi sekolah penerima BOS memungut biaya operasional (SPP).
Dalam surat yang sama Bupati Kebumen juga menugaskan kepada para Kepala UPT Dikpora di tiap kecamatan agar melakukan sosialisasi terhadap program BOS 2009.

Dikonfirmasi tentang surat Bupati ini, Kepala UPT Dikpora Kecamatan Buayan, Tukijan, mengaku belum menerima surat itu, sehingga dirinya belum bisa berkomentar.

Sementara itu Kepala SMP Negeri 1 Karanganyar, Parmin, S.Pd., mengatakan bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Bupati Kebumen, sekolahnya telah melakukan rapat dengan orangtua/wali, dan memutuskan untuk tidak lagi memungut SPP. Adapun SPP bulan Januari 2009 yang telah telanjur dipungut akan dikembalikan kepada orang tua.
"Sebelumnya kami memungut SPP Rp. 35.000 per bulan, mulai sekarang kami membebaskan SPP" ujar Parmin.
"Sebenarnya kalau kami membebaskan SPP, dengan program seperti tahun lalu, kami minus 87 juta rupiah. Ketika hal ini kami tanyakan kepada Kepala Dinas Dikpora, beliau menyatakan bahwa jangan berharap bantuan APBD, tapi harus melakukan efisiensi" tambah Parmin.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMP Negeri 3 Karanganyar, Mukhrisun, mengatakan "Kami sudah menjalankan surat Mendiknas dan Bupati, untuk tahun 2009 ini IDOS (Iuran Dana Operasional sekolah) kami nol alias bebas SPP. Yang menjadi masalah ini sekarang tentang kesra atau honor walikelas, waka urusan, dan lain-lain, karena BOS melarang digunakan untuk kesra guru. Di sekolah kami wali kelas dan waka urusan harus buat program dan dilaksanakan, nah dari situlah para guru memperoleh tambahan honor"

Informasi yang diperoleh kontributor Lanthing, pembebasan SPP di SMP dan di SD sudah berjalan, hanya tentang teknik pengembalian SPP bulan Januari 2009 yang bervariasi. Sebagian sekolah akan mengembalikan SPP, namun ada juga sekolah yang menjadikannya tabungan siswa.

Lanjut membaca “Bupati Kebumen Tegaskan Sikap Berkait BOS 2009”  »»

Guru dan Karyawan SMAN 1 Gombong RAT Koperasi, Siswa Bali Gasik, Asyiiik ....

Gombong - Lanthing.

Bulan Januari s.d. Pebruari adalah musim Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi. Pun dengan KPRI Makmur SMA Negeri 1 Gombong, pada tanggal 10 Februari 2009 mengadakan ratap anggota tahunan. Rapat dilangsungkan di kantor guru sekolah setempat, dipimpin Ketua KPRI Makmur, Suhargo. Selain para anggota KPRI Makmur, tampak hadir kepala SMAN 1 Gombong, petugas dari DEKOPINDA, PKPRI Kebumen, dan Deperindagkop, serta aparatus koperasi lainnya.

Mengingat RAT dilaksanakan pagi hari, maka siswa-siswapun dipulangkan gasik (istilah kerennya yang eufimistik 'belajar mandiri'), jam 8.45.
Hal serupa (siswa dipulangkan gasik) juga terjadi seminggu sebelumnya saat RAT Koperasi guru di kecamatan Kuwarasan. Siswa SD di Kuwarasan dipulangkan jam 8.00. RAT di Kuwarasan ini bahkan dihadiri oleh ketua PB PGRI, Drs. Sulistyo, M.Pd, yang sekaligus nyambi kampanye karena ybs juga mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Dalam RAT KPRI Makmur SMAN1 Gombong terungkap adanya pelanggaran kesepakatan dalam pleno tahun lalu, yaitu pengurus mengabulkan pinjaman yang melebihi gaji anggota (bahkan gaji minus). Untuk pelanggaran ini ketua koperasi Makmur, Suhargo, minta maaf. Menurutnya pelanggaran ini berlatarbelakang kemanusiaan.
Sementara itu, salah satu anggota, Agus Purwanto, menyatakan kondisi darurat yang menyebabkan pengurus mengambil kebijakan memberikan pinjaman diatas pagu, harus diatur dalam anggaran rumah tangga.
"Minimal ada mekanisme pengambilan keputusan yang jelas" ujar Agus.
Berbeda penddapat, Rahmat Priyono, selaku pengawas KPRI Makmur, menyatakan bahwa hal itu tidak bisa diatur dalam anggaran rumah tangga.

Dalam pemilihan pengurus masih didominasi muka-muka lama, dan kembali terpilih ketua lama, Suhargo.

Lanjut membaca “Guru dan Karyawan SMAN 1 Gombong RAT Koperasi, Siswa Bali Gasik, Asyiiik ....”  »»

Guru Peserta Alumni PLPG Dibuat Bingung

Kebumen - Lanthing.

Para Guru alumni Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2008 yang telah lulus dibikin bingung. Pasalnya informasi yang disampaikan 'paguyuban Luser SMA' berubah-ubah.
Tentang syarat rekening Bank misalnya, semula Paguyuban Luser SMA 2008 melalui salah satu koordinatornya Drs. Rahmat Priyono, MM,(koordinator Luser SMA wilayah kulon kali), menginformasikan bahwa rekening bank yang digunakan adalah rekening Bank Jateng. Ketika hampir semua guru alumni PLPG telah membuka rekening Bank Jateng, muncul informasi bahwa rekening Bank yang digunakan adalah Britama BRI. Maka para gurupun mengikuti petunjuk dan membuka rekening Britama BRI. Hanya lewat seminggu kemudian, muncul informasi (lagi) bahwa rekening Bank yang digunakan adalah rekening Bank Jateng.
"Bingung aku, untung bae rekening Bank Jateng-ku urung tek tutup" ujar Drs. Bopi Subardiman, salah satu alumni PLPG 2008 dari SMAN 1 Gombong.

Berdasarkan surat edaran dari LPMP Jateng No : 018/F/F30/LL/2009 dinyatakan bahwa syarat untuk pencairan dana sertifikasi sbb :

1. Bagi guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi tahun 2008 agar segera melengkapi berkas yang diperlukan, yakni :

• Mengisi dan melampirkan biodata terlampir dengan selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya
• Fotokopi sertifikat pendidik yang telah dilegalisir oleh LPTK yang bersangkutan
• Fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir
• Fotokopi SK kenaikan gaji berkala
• Fotokopi SK tugas mengajar 24 jam/minggu, untuk guru TK/SD dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan, untuk guru SMP, SMA, SMK dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk guru SLB dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
• Fotokopi nomor rekening bank BRI online yang masih aktif
• Fotokopi SK Guru Tetap Yayasan bagi guru bukan PNS yang bertugas di sekolah swasta, SK Guru bukan PNS bagu guru bukan PNS yang diangkat oleh Pemda/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertugas di sekolah negeri.
• SK Inpassing bagi guru bukan PNS yang telah keluar SK Inpassingnya.

Komponen tersebut di atas sekaligus merupakan urutan penyusunan dokumen/berkas calon penerima SK.

2.DInas Pendidikan kabupaten/kota menghimpun dan mengecek kelengkapan berkas sebagaimana butir 1 kemudian dikirim ke LPMP Jawa Tengah. Khusus bagi guru PLB berkas tersebut dihimpun dan dikirim oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

3.Beberapa hal yang harus dilakukan agar proses pengolahan data berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan adalah :

• LPMP Jawa Tengah hanya menerima pengajuan berkas dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi dan tidak melayani guru secara perorangan.
• Data calon penerima SK per jenjang sekolah disusun berdasarkan urutan sebagaimana disebutkan pada butir 1
• Setiap 50 (lima puluh) berkas individu calon penerima SK disatukan menjadi satu berkas dan untuk berkas per individu tidak perlu dimasukkan dalam stofmap tersendiri serta cukup diberi klip
• Seluruh dokumen/berkas mohon tidak distaples, cukup diberi klip sehingga tidak mengganggu proses scanning dokumen
• Nama yang tertera di SK dan rekening bank harus sama untuk menghindari munculnya permasalahan dalam pencairan tunjangan
• Dokumen yang dikirim ke LPMP Jawa Tengah harus dipastikan sudah lengkap sesuai syarat yang tercantum di atas. LPMP Jawa Tengah dengan terpaksa akan mengembalikan berkas yang tidak lengkap karena tidak dapat diproses dalam SIM Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SIM SKTP).

Berkas-berkas sebagaimana tersebut di atas kiranya dapat diterima di LPMP Jawa Tengah paling lambat tanggal 15 Februari 2009.


Silahkan baca surat dari LPMP selengkapnya disini!

Lanjut membaca “Guru Peserta Alumni PLPG Dibuat Bingung”  »»

Guru, Pelaku Terbesar Kedua Tindak Kekerasan di Sekolah

Jakarta - Lanthing.

Guru masih menjadi pelaku tindak kekerasan terbesar kedua di sekolah. Posisi pertama ditempati oleh sesama teman sekolah. Hal ini terungkap pada paparan penelitian Netti Lesmanawati dari lembaga Pratista Indonesia (Bogor) pada Seminar Anti Bullying di Usmar Ismail Hall Jakarta 26 s.d. 29 Januari 2009. Menurut pengamatan Netti kekerasan yang dilakukan guru kebanyakan adalah menghina, mengejek, memberikan julukan negative, mencolek pipi, memukul, menampar, dan menonjok.
Sementara kekerasan di sekolah yang dilakukan teman (atau senior) berupa mencium paksa, dipeluk paksa, alat kelamin diraba, paha dicolek dielus diraba, dada dicolek, diperosotkan celana, disingkap roknya, digoda dengan kata-kata jorok, dan dikeroyok dipukul dan ditendang.
Netti menyimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi di sekolah umumnya adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual.
Selanjutnya Netti menyarankan agar ada pemberian penyadaran kepada guru dan siswa (SD hingga SLTA) tentang dampak kekerasan/bullying pada anak, juga melakukan gerakan bersama antara guru, orangtua, siswa di bawah koordinasi Dinas Pendidikan untuk menciptakan sekolah ramah anak yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan.
Seminar anti bullying ini merupakan rangkaian kegiatan Young Heart kerjasama antara Plan Indonesia dengan yayasan SEJIWA. Seminar menghadirkan pula Kasi Kesiswaan Pendidikan Nasional Prop DKI Jakarta, Budiyanto, Wartawan Liputan 6 SCTV Fedhly Averous Bey, yang mengungkapkan kembali tayangan investigative SCTV tentang perilaku bullying di SMA 70 Jakarta, juga Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas RI Drs. Mudjito AK, M.Si. juga Wakil Ketua Komis Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Magdalena Sitorus.
Tampak hadir dalam seminar ‘utusan Kebumen’ yaitu Kepala Dinas Dikpora Mahar Mugiyono, Ketua Majlis SAKOBERE Agus Purwanto, dan dari Plan PU Kebumen Sri Joko Yunanto.

Lanjut membaca “Guru, Pelaku Terbesar Kedua Tindak Kekerasan di Sekolah”  »»

Mario Teguh : Percayalah Pada kebaikan

Jogjakarta - Lanthing.

Anda ingat istilah ‘sahabat super’?. Istilah sahabat (yang) super adalah istilah motivator kondang Mario Teguh yang tayang di Metro TV.
Kemarin, tepat Tahun Baru Imlek Senin 26 Januari 2009, secara tak sengaja rombongan Plan PU Kebumen (Saya dan Mas Joko) yang hendak berangkat Seminar Anti Bullying ke Jakarta, bertemu Mario Teguh di Bandara Adisucipto Jogjakarta. Pak Mario juga akan terbang ke Jakarta (satu pesawat). Dan kebetulan di bandara tengah berlangsung perayaan hari ultah Garuda ke 56. Secara spontan pihak Garuda meminta Pak Mario Teguh untuk memberikan ‘sambutan’. Dalam pesan sambutannya, Mario Teguh mengajak agar kita percaya dengan kebaikan. “Jadilah orang kaya dengan cara yang baik, percayalah dengan kebaikan kita dapat dan pasti sukses” Ujar Mario Teguh.

Saat berbincang, kami menyampaikan harapan agar beliau mau memberikan motivasi kepada para guru dalam presentasi di Metro-TV.
“Saya perhatikan usul Mas Agus, saya juga seorang guru, saya alumni IKIP Malang tahun 1980” terang Mario Teguh dengan Ramah.

Lanjut membaca “Mario Teguh : Percayalah Pada kebaikan”  »»

Sertifikasi Guru : Mengulangpun Masih Juga Tidak Lulus

Kebumen - Lanthing.

Rangkaian kegiatan sertifikasi guru menyedot perhatian dan konsentrasi para guru. Bagi para guru yang pada tahap portofolio tidak lolos, para guru mengikulti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau yang lebih ngetrend disebut Diklat. PLPG diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk Depdiknas. Untuk wilayah Kebumen dan Kabupaten/Kota di Jateng Selatan, proses sertifikasi, termasuk PLPG, diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Sebagian (besar, sekitar 30 s.d. 50%) guru yang mengikuti PLPG dinyatakan tidak lulus, untuk kemudian diberi kesempatan mengulang ujian, baik praktek mengajar maupun ujian tulis.
Fakta menunjukkan bahwa walaupun diberikan kesempatan mengulang, masih banyak juga para guru yang belum lulus. Untuk itu UNY masih memberikan kesempatan para guru untuk mengulang (lagi) untuk yang kedua kalinya.
Dan bila tidak lulus juga, maka guru yang bersangkutan dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing untuk dilakukan pembinaan.

Beberapa guru mengaku, bahwa PLPG yang dilaksanakan UNY sangat ketat dan sungguh-sungguh. "Bahkan pada angkatan-angkatan selanjutnya terasa makin ketat baik proses PLPGnya maupun ujiannya. Bagi yang tidak sungguh-sungguh dan tidak mampu bisa dipastikan tidak lulus" ujar Mohammad Yasin, guru fisika SMA Negeri 1 Gombong. "Dari 10 orang guru Fisika dari Kebumen seangkatan saya hanya 2 orang guru yang lulus, saya termasuk yang lulus" Tambah Yasin bersyukur.
Seperti diberitakan terdahulu, sebanyak 404 guru yang mengikuti PLPG Tahap 1 Tahun 2008, sebanyak 119 guru dinyatakan tidak lulus (29,5%), dan harus mengikuti ujian ulang. Kemudian dari 119 guru yang mengikuti ujian ulang ini 59 guru kembali gagal (49,58%). Sementara itu, untuk PLPG Tahap 2 Tahun 2008, dari 101 guru 42 guru dinyatakan tidak lulus (41,6%).

Mau tahu pengumumannya ? Klik disini.

Lanjut membaca “Sertifikasi Guru : Mengulangpun Masih Juga Tidak Lulus”  »»

PP Guru Telah Terbit

Kebumen - Lanthing.

Setelah sekian lama dinantikan, Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Guru akhirnya terbit. PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru ditandatangani presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Desember 2008, untuk kemudian diundangkan melalui Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194.
Dalam PP ini yang dimaksud dengan GURU adalah pendidik profesional, dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

PP ini mengatur cukup detil, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan terhadap kesimpangsiuran hal ihwal guru seperti selama ini terjadi.
Ihwal sertifikasi guru misalnya, dalam pasal 10 jelas disebutkan bahwa : Sertifikat pendidik bagi calon guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai guru.

Mari kita pelajari PP ini. Silahkan Download ... disini ....

Lanjut membaca “PP Guru Telah Terbit”  »»

Seminar LEARNING WITHOUT FEAR

Kebumen - Lanthing.

Kekerasan di sekolah, dan tempat-tempat pendidikan lainnya, masih juga terjadi. Locus dan modusnyapun beragam. Mulai guru yang main tempeleng muridnya, hingga praktek bullying senior kepada yuniornya. Mulai di kelas, di WC, hingga di ruang ganti pakaian.
Berbagai upaya dilakukan oleh berbagai pihak untuk menguranginya. Kali ini Plan International bekerjasama dengan SEJIWA, Depdiknas, KPAI, dan beberapa NGO, menyelenggarakan serangkaian kegiatan dengan tema besar : LEARNING WITHOUT FEAR (BELAJAR TANPA RASA TAKUT).

Seminar bertajuk 'belajar tanpa rasa takut' ini merupakan rangkaian kegiatan setelah kegiatan pendahuluan di 3 kota besar, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.
Seminar akan berlangsung mulai 25 s.d. 28 Januari 2009 di Jakarta. Diharapkan hadir sebagai narasumber, selain dari SEJIWA, juga dari Dikmenti Depdiknas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Plan Kebumen mengundang Dinas Dikpora dan Majlis SAKOBERE untuk mengikuti seminar, dengan harapan bisa mendiseminasikan 'belajar tanpa rasa takut' ini di Kebumen.

Lanjut membaca “Seminar LEARNING WITHOUT FEAR”  »»

BOS 2009 Naik Dua Kali Lipat, Sekolah Penerima BOS Tidak Boleh Pungut SPP

Kebumen-Lanthing.

Berdasarkan Surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 186/MPN/KU/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2009, diharuskan membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah. Aturan ini tidak berlaku untuk sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Dalam surat yang sama Mendiknas juga meminta agar Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga keluarga siswa miskin yang terdaftar pada SD dan SMP swasta bebas dari pungutan untuk biaya operasional sekolah dan tidak ada pungutan berlebihan pada siswa yang berasal dari keluarga mampu.

Selanjutnya Mendiknas juga mewajibkan Pemprov dan Kab./kota untuk mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS 2009 serta memberi sanksi kepada pihak yang melanggarnya.

Seperti diketahui alokasi BOS untuk tahun 2009 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Untuk alokasi Tahun 2008 SD/MI Negeri dan Swasta sederajat Rp. 254.000 per siswa/tahun; sementara untuk SMP/MTs Negeri dan Swasta sederajat Rp. 354.000 per siswa/tahun. Sementara untuk alokasi Tahun 2009 SD/MI Negeri dan Swasta sederajat (Kabupaten) Rp. 397.000 per siswa/tahun; dan SD/MI Negeri dan Swasta sederajat (Kota) Rp. 400.000 per siswa/tahun.
Sedangkan untuk SMP/MTs Negeri dan Swasta sederajat (Kabupaten) Rp. 570.000 per siswa/tahun, dan SMP/MTs Negeri dan Swasta sederajat (Kabupaten) Rp. 575.000 per siswa/tahun.

Lebih lanjut Mendiknas mewajibkan Pemprov dan Kab/Kota memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD masing-masing jika BOS dari Depdiknas belum mencukupi untuk menggratiskan siswa SD dan SMP Negeri dari pungutan biaya operasional sekolah.

Berdasarkan pemantauan lapangan kontributor Sakobere, masih banyak Kepala Sekolah yang belum tahu ihwal surat Mendiknas ini. Marcus Kuat, S.Pd., kepala SMP Negeri 1 Adimulyo, mengaku belum ada pemberitahuan atau sosialisasi tentang surat Mendiknas ini dari Dinas Dikpora. "Kami menunggu petunjuk lebih lanjut dari Dikpora" ujar Marcus.
Beberapa sekolah yang terpantau redaksi, tercatat di SMPN 2 Buayan memungut SPP 150.000 pertahun, di SMPN 1 Sruweng Rp. 25.000 perbulan, SMPN 1 Gombong Rp. 30.000 perbulan.

Anda ingin lihat salinan Surat Edaran Mendiknas No. 186/MPN/KU/2008 Tentang BOS Tahun 2009?
Klik disini !

Lanjut membaca “BOS 2009 Naik Dua Kali Lipat, Sekolah Penerima BOS Tidak Boleh Pungut SPP”  »»

Majlis Sakobere Peroleh Penghargaan dari Bupati

Pak Adman saat menerima piagam penghargaan dari Bupati

Karanggayam - Lanthing.

Ada berita gembira yang terlewatkan. Ternyata pada tanggal 22 Desember 2008 lalu, saat pencanangan 'Bulan Sadar Akta' di Karanggayam, Majlis Sakobere termasuk salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) yang memperoleh penghargaan dari Bupati Kebumen. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Bupati Kebumen, KHM. Nashirudin Al Mansur, diberikan kepada para pemangku kewajiban dan pemangku kepentingan yang dianggap telah berjasa dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi hak dasar anak berupa Akta Kelahiran untuk anak.

Penghargaan Bupati memang patut diberikan kepada Majlis Sakobere. Ambil contoh Pak Adman guru SMP Negeri 1 Sempor dan Pak Aris Prabowo dari SMP Negeri 1 Kutowinangun. Kedua guru anggota Majlis Sakobere ini ditengah kesibukannya mengajar dan mendidik, kedua guru ini masih menyempatkan diri dan dengan sungguh-sungguh membantu mengurus administrasi agar semua murid-muridnya tercatat kelahirannya dan memiliki akta kelahiran, mulai sosialisasi hingga membantu pengurusan akta dari desa, kecamatan, hingga ke kantor Dispenduk Capil. Dan semua dilakukan dengan dilandasi keikhlasan dan tanpa bayaran.
"Tinggal satu orang murid saya yang belum memiliki akta kelahiran. Ini karena ada persoalan yang sangat pelik, hingga kini saya belum mampu membantu menyelesaikannya karena keberadaan orangtua kandungnnya yang jauh di Kalimantan dan sudah tidak bisa dikontak lagi, khususnya berkait dengan surat nikah orangtuanya" ujar Pak Aris Prabowo.

Lanjut membaca “Majlis Sakobere Peroleh Penghargaan dari Bupati”  »»

Hampir 30% Peserta PLPG Tidak Lulus

Rombongan Guru Kimia PLPG Angkatan 19 di P4TK Jogja

Kebumen - Lanthing.

"Selamat Pak, njenengan lulus" begitu pesan singkat Pak Aris Prabowo, minggu pagi (4 Januari 2009). Belum yakin, saya minta tolong Pak Wahyudi untuk melihat pengumuman di Dinas Dikpora Kebumen. Tengah hari Pak Wahyudi yang guru RSBI itu mengirim sms "Drs. Agus Purwanto Nilai 79,40 LULUS. Selamat ya Kang".
Alhamdulillah akhirnya saya lulus.
Berdasarkan pengumuman di Dikpora Kebumen, untuk angkatan 1 s.d. 20 ditambah angkatan 25, dari 403 guru-guru dari Kebumen yang mengikuti PLPG sebanyak 119 orang dinyatakan tidak lulus (29,5%). Dan sesuai ketentuan peserta PLPG yang tidak lulus harus mengikuti ujian ulang, baik teori dan atau praktek mengajar. Dan bila masih tidak lulus juga, maka guru yang bersangkutan akan dikembalikan ke Dinas Pendidikan setempat untuk dilakukan pembinaan.

Sebelumnya pada sertifikasi portofolio, walaupun nilai saya lebih dari 1000 (sementara passing grade kelulusan 850), saya dinyatakan tidak lulus - dan itu berarti bersama teman-teman guru yang lain yang bernasib sama, saya harus mengikuti PLPG, semacam pendidikan dan latihan selam 10 hari. Saya masuk PLPG Angkatan 19 tanggal 11 s.d. 20 Desember 2008 di P4TK Jogjakarta.
Saat acara pembukaan, pada sesi tanya-jawab, seorang peserta minta penjelasan ihwal transparansi penilaian portofolio yang dilaksanakan di bawah koordinasi UNY. Jawaban Prof Hazairin Eko sungguh mengejutkan "Kami tidak mungkin membuka nilai portofolio Bapak/Ibu. Kalau kami buka, maka sebagian Bapak/Ibu akan pulang dan akan berantem dengan Kepala Sekolah dan atau Pengawas. Sebab sebagian Bapak/Ibu yang tidak lulus disebabkan oleh penilaian Kepala Sekolah dan atau Pengawas".

Mendengar jawaban itu, peserta PLPG langsung 'nggremeng'. "Kok bisa begitu, Pengawas hampir tidak pernah datang ke sekolah melihat saya mengajar, kok bisa-bisanya memberikan nilai dan mengakibatkan guru tidak lulus" bisik seorang peserta di sebelah saya. "Iya ya Pak, delapan tahun terakhir saya mengajar di SMA N Gombong, belum pernah sekalipun Pengawas bidang studi kimia datang untuk melihat saya mengajar, bagaimana mungkin Pengawas itu menilai saya ya Pak? Ngawur mbokan?" timpal saya.

Lanjut membaca “Hampir 30% Peserta PLPG Tidak Lulus”  »»